Kemen Imipas Benarkan Jimmy Masrin Tinggal di Rumah Mewah Lapas Cibinong

JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) membenarkan bahwa terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin berada dan tinggal di salah satu bangunan yang disebut sebagai fasilitas mewah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepastian tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Komjen Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026). Pernyataan itu menjadi perkembangan terbaru setelah sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya fasilitas yang menyerupai hunian pribadi atau rumah mewah di kawasan Lapas Cibinong.

Temuan tersebut mencuat setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada 23 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas yang dinilai tidak lazim berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Jimmy Masrin Terekam dalam Sidak Ombudsman

Nama Jimmy Masrin menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa sosok yang terlihat berada di dalam salah satu bangunan mewah saat sidak Ombudsman merupakan dirinya.

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan masih mendalami identitas pria yang terlihat dalam rekaman saat petugas melakukan pemeriksaan. Dalam rekaman tersebut, seorang pria tampak berada di dalam bangunan yang memiliki fasilitas menyerupai rumah tinggal dan kemudian menutup pintu ketika petugas Ombudsman datang.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa sosok tersebut merupakan Jimmy Masrin. Ombudsman juga menemukan foto Jimmy di dalam salah satu ruangan. Namun, pada saat itu Ombudsman menyerahkan kepastian identitas tersebut kepada Kemen Imipas sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan internal.

Dalam perkembangan berikutnya, Kemen Imipas memastikan bahwa sosok yang terekam dalam kamera Ombudsman memang Jimmy Masrin. Rudi Setiawan mengatakan hasil investigasi internal menunjukkan Jimmy merupakan warga binaan yang menempati bangunan tersebut.

“Yang terlihat di dalam kameranya, itu adalah Pak Jimmy Masrin sendiri,” kata Rudi dalam konferensi pers sebagaimana diberitakan sejumlah media.

Barang di Dalam Hunian Disebut Milik Jimmy

Tidak hanya memastikan keberadaan Jimmy Masrin, Kemen Imipas juga mengungkap kepemilikan sejumlah barang yang ditemukan di dalam bangunan tersebut.

Menurut hasil investigasi, barang-barang yang berada di dalam hunian itu merupakan barang milik Jimmy Masrin. Temuan tersebut mencakup berbagai perlengkapan yang membuat bangunan tersebut tampak lebih menyerupai tempat tinggal pribadi dibandingkan hunian narapidana pada umumnya.

Salah satu barang yang menjadi perhatian adalah minuman keras yang ditemukan di dalam kulkas. Kemen Imipas menyatakan minuman tersebut bukan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong, Adi Nugroho Wichaksono, sebagaimana sempat muncul dalam pembahasan sebelumnya.

Rudi menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal, barang tersebut justru dikaitkan dengan warga binaan yang menempati bangunan tersebut, yakni Jimmy Masrin.

Temuan ini menambah panjang daftar persoalan yang sedang diperiksa pemerintah terkait keberadaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Sebab, keberadaan barang-barang pribadi dan fasilitas khusus di dalam area pemasyarakatan memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, tata kelola, serta kemungkinan adanya perlakuan berbeda terhadap narapidana tertentu.

Jimmy Masrin Merupakan Terpidana Kasus Korupsi LPEI

Jimmy Masrin merupakan terpidana dalam perkara korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan kontrak fiktif dalam pengajuan pembiayaan kepada LPEI. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ombudsman dan diberitakan ANTARA, perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 22 juta dolar AS dan Rp600 miliar.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2025 menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Jimmy Masrin. Selain pidana penjara, ia juga dijatuhi denda Rp250 juta dengan ketentuan subsider serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 32,69 juta dolar AS.

Putusan tersebut kemudian diperberat pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2026 menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Jimmy Masrin.

Dalam putusan banding tersebut, kewajiban uang pengganti tetap berada pada angka sekitar 32,69 juta dolar AS, dengan ketentuan subsider pidana penjara yang lebih berat. Permohonan kasasi Jimmy kemudian ditolak Mahkamah Agung pada Juni 2026 sehingga hukuman tersebut berkekuatan hukum tetap.

Klaster Mewah di Lapas Cibinong Jadi Sorotan

Kasus Jimmy Masrin tidak berdiri sendiri. Temuan mengenai keberadaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong telah memicu pemeriksaan menyeluruh terhadap sejumlah bangunan dan fasilitas di kawasan tersebut.

Hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kemen Imipas menemukan sedikitnya 21 bangunan yang berada di luar area utama lapas tetapi masih termasuk dalam lingkup Lapas Cibinong. Dari jumlah tersebut, hanya delapan bangunan yang tercatat dalam sistem manajemen Barang Milik Negara (BMN).

Sementara itu, sebanyak 13 bangunan lainnya disebut tidak tercatat dalam sistem BMN. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu fokus pembenahan Kemen Imipas terhadap pengelolaan kawasan Lapas Cibinong.

Keberadaan bangunan-bangunan tersebut menjadi sorotan karena sebagian di antaranya memiliki fasilitas yang dianggap tidak semestinya tersedia bagi narapidana. Sejumlah laporan menyebut adanya hunian dengan perlengkapan rumah tangga, ruang yang menyerupai tempat tinggal pribadi, fasilitas kebugaran, hingga berbagai barang lainnya.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan istilah “klaster mewah” Lapas Cibinong di ruang publik.

Ombudsman Ungkap Temuan Saat Sidak

Persoalan tersebut pertama kali menjadi perhatian luas setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan fasilitas yang dinilai berbeda dengan kondisi hunian narapidana pada umumnya. Salah satu bangunan bahkan tampak memiliki suasana seperti rumah pribadi.

Ombudsman kemudian menyampaikan temuan tersebut kepada Kemen Imipas untuk ditindaklanjuti. Pemerintah selanjutnya membentuk tim pemeriksaan internal guna mengklarifikasi berbagai informasi yang ditemukan oleh lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Ombudsman juga mengonfirmasi bahwa Jimmy Masrin diduga berada di fasilitas tersebut ketika sidak berlangsung. Pada tahap awal, lembaga tersebut menyebut identitas Jimmy berdasarkan keterangan dan dokumentasi yang ditemukan di lokasi.

17 Pegawai Lapas Dikenai Sanksi

Temuan fasilitas mewah tersebut akhirnya berdampak pada jajaran pegawai Lapas Cibinong.

Kemen Imipas menyatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap 17 pegawai terkait persoalan yang ditemukan dalam investigasi. Salah satu tindakan paling tegas adalah pemberhentian Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani dari statusnya sebagai aparatur sipil negara.

Sanksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menelusuri keberadaan fasilitas dan barang-barang di dalam klaster mewah, tetapi juga memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran prosedur dan kelalaian pengawasan oleh petugas.

Dalam pemeriksaan terhadap kawasan tersebut, pemerintah juga menemukan persoalan administrasi aset. Dari 21 bangunan yang diperiksa, hanya delapan yang tercatat dalam sistem BMN. Sebanyak 13 bangunan lainnya tidak tercatat sebagai aset negara dalam sistem tersebut.

Pemerintah Bongkar Fasilitas yang Bermasalah

Setelah temuan tersebut mencuat, sejumlah bangunan dan fasilitas yang dianggap bermasalah mulai dibongkar. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menertibkan kawasan Lapas Cibinong sekaligus mencegah fasilitas serupa kembali digunakan.

Pembongkaran menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kritik mengenai adanya ketimpangan fasilitas antara narapidana yang memiliki kemampuan ekonomi kuat dengan warga binaan lainnya.

Persoalan tersebut menjadi penting karena lembaga pemasyarakatan pada prinsipnya harus menjalankan pembinaan dan penghukuman berdasarkan aturan yang berlaku. Fasilitas tambahan yang diberikan secara khusus kepada warga binaan tertentu berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kesetaraan perlakuan di dalam lapas.

Pengawasan Pemasyarakatan Jadi Perhatian

Terungkapnya hunian mewah di Lapas Cibinong juga kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan.

Lapas merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pembinaan terhadap warga binaan. Karena itu, pengelolaan fasilitas, keamanan, pemberian hak warga binaan, hingga penggunaan aset negara harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

Keberadaan bangunan yang tidak tercatat dalam sistem BMN menjadi salah satu persoalan yang harus dijelaskan secara menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan bagaimana bangunan tersebut dapat berdiri, siapa yang membangun, bagaimana pembiayaannya, serta bagaimana bangunan tersebut kemudian dapat digunakan oleh warga binaan.

Di sisi lain, temuan mengenai barang pribadi dan fasilitas khusus juga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran aturan pemasyarakatan.

Kasus Jimmy Masrin Masih Menjadi Sorotan

Konfirmasi Kemen Imipas mengenai Jimmy Masrin membuat persoalan klaster mewah Lapas Cibinong kembali menjadi perhatian publik.

Jika sebelumnya publik hanya melihat rekaman seorang narapidana yang diduga berada di dalam hunian mewah, kini pemerintah telah menyatakan bahwa sosok tersebut adalah Jimmy Masrin. Kemen Imipas juga menyebut barang-barang yang ditemukan di dalam hunian tersebut berkaitan dengan Jimmy.

Namun, berbagai aspek lain dari kasus ini masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan. Termasuk bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas keberadaannya, serta apakah terdapat pelanggaran lain yang melibatkan warga binaan maupun petugas lapas.

Pemerintah juga perlu memastikan proses penegakan disiplin dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif kepada petugas. Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, proses selanjutnya perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini sekaligus menjadi momentum bagi Kemen Imipas untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan. Penertiban bangunan, pemeriksaan aset, pengawasan terhadap fasilitas warga binaan, serta evaluasi terhadap petugas menjadi sejumlah langkah yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Dengan terungkapnya keberadaan fasilitas mewah dan keterkaitannya dengan sejumlah narapidana, termasuk Jimmy Masrin, perhatian kini tertuju pada sejauh mana pemerintah dapat memastikan tidak ada lagi perlakuan istimewa di balik tembok lembaga pemasyarakatan.

Penataan ulang Lapas Cibinong pun menjadi ujian bagi Kemen Imipas untuk membuktikan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan sesuai aturan, sementara fasilitas negara dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lokasi:

Berbagi :