Ombudsman Temukan Dugaan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Indikasi Jual-Beli Fasilitas Menguat

JAKARTA — Temuan mengejutkan diungkap oleh Ombudsman Republik Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya fasilitas hunian mewah di dalam lapas yang tidak lazim, bahkan disebut menyerupai apartemen kecil dengan berbagai kelengkapan modern.

Temuan ini kembali memantik perhatian publik terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terkait kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan serta potensi praktik penyimpangan di dalamnya.

Temuan Fasilitas Tidak Wajar

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan lebih dari 10 kamar yang berada di kawasan belakang lapas dengan fasilitas yang jauh berbeda dibandingkan sel pada umumnya. Fasilitas tersebut dinilai melampaui standar kelayakan hunian di dalam lembaga pemasyarakatan.

“Kami menemukan kamar yang secara kasat mata tidak seperti sel biasa. Ini lebih menyerupai apartemen kecil,” ujar Hery dalam keterangannya.

Di dalam kamar tersebut, terdapat berbagai fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur terpisah, dapur, hingga peralatan elektronik seperti televisi dan kulkas. Bahkan, beberapa kamar dilengkapi dengan peralatan memasak serta tempat tidur yang jauh lebih layak dibandingkan fasilitas standar lapas.

Menurut Hery, keberadaan fasilitas seperti ini menimbulkan pertanyaan besar terkait prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Pasalnya, tidak semua warga binaan memiliki akses terhadap fasilitas serupa.

Dugaan Komersialisasi Fasilitas

Lebih lanjut, Ombudsman menduga fasilitas tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada indikasi kuat bahwa fasilitas tersebut diperoleh melalui mekanisme tertentu yang melibatkan pembayaran atau praktik jual-beli.

“Fasilitas ini bukan fasilitas resmi yang diberikan negara. Kami menduga ada proses komersialisasi, artinya ada pihak yang membayar untuk mendapatkan fasilitas tersebut,” kata Hery.

Dugaan ini diperkuat dengan temuan adanya aliran dana yang tidak jelas serta praktik pungutan yang dibebankan kepada keluarga warga binaan. Meski demikian, Ombudsman belum dapat memastikan pihak mana yang terlibat secara langsung dalam praktik tersebut.

“Kami masih mendalami apakah ini dilakukan oleh oknum petugas atau terjadi antar sesama warga binaan. Ini yang sedang kami telusuri,” tambahnya.

Hambatan Saat Inspeksi

Dalam proses sidak, Ombudsman juga menghadapi sejumlah kendala. Tim sempat mengalami kesulitan untuk mengakses beberapa area di dalam lapas. Bahkan, terdapat dugaan bahwa pihak lapas tidak sepenuhnya memberikan akses terbuka kepada tim pemeriksa.

Hery mengungkapkan bahwa timnya sempat tidak diizinkan masuk ke beberapa bagian tertentu yang diduga berkaitan dengan temuan fasilitas mewah tersebut. Hal ini dinilai sebagai bentuk kurangnya transparansi dalam pengelolaan lapas.

“Kami mengalami hambatan saat ingin masuk ke area tertentu. Ini tentu menjadi catatan penting karena pengawasan harus dilakukan secara terbuka,” ujarnya.

Hambatan tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya praktik yang disembunyikan dari pengawasan eksternal.

Indikasi Pelanggaran Sistemik

Temuan Ombudsman ini tidak hanya dipandang sebagai kasus individual, tetapi berpotensi menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola lembaga pemasyarakatan.

Pengamat hukum pidana menilai bahwa jika dugaan ini terbukti benar, maka hal tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta adanya celah penyalahgunaan wewenang di dalam lapas.

Selain itu, kondisi ini juga berpotensi merusak tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan rehabilitasi warga binaan. Ketimpangan fasilitas dapat menciptakan kesenjangan sosial di dalam lapas serta memicu kecemburuan antar narapidana.

“Jika ada napi yang bisa membeli kenyamanan, sementara yang lain tidak, maka prinsip keadilan di dalam lapas menjadi tidak relevan,” ujar seorang pengamat hukum.

Respons dan Langkah Lanjutan

Menanggapi temuan tersebut, Ombudsman RI menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan investigasi lebih lanjut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti temuan ini.

Ombudsman menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindak secara tegas, termasuk jika melibatkan oknum petugas.

“Kami akan memastikan bahwa temuan ini tidak berhenti di sini. Harus ada tindak lanjut yang konkret,” tegas Hery.

Selain itu, Ombudsman juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di dalam lapas guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Tantangan Reformasi Lapas

Kasus ini kembali membuka diskusi mengenai perlunya reformasi di sektor pemasyarakatan. Selama ini, berbagai persoalan seperti overkapasitas, keterbatasan anggaran, hingga praktik pungutan liar kerap menjadi sorotan.

Namun, munculnya dugaan hunian mewah di dalam lapas menunjukkan adanya dimensi lain, yakni kesenjangan fasilitas yang dapat diperjualbelikan.

Reformasi yang komprehensif dinilai menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi ini. Tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan benar-benar berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan sebagai ruang privilese bagi pihak tertentu.

Sorotan Publik

Temuan ini langsung menjadi perhatian publik dan menuai berbagai reaksi di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana fasilitas mewah tersebut bisa ada di dalam lapas tanpa terdeteksi sebelumnya.

Sebagian masyarakat juga mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh dan transparan, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti terlibat.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap lembaga publik harus dilakukan secara berkelanjutan, guna mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan kepercayaan masyarakat.

Penutup

Dugaan adanya hunian mewah di Lapas Cibinong menjadi sinyal kuat bahwa masih terdapat celah dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Temuan Ombudsman diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Dengan adanya transparansi dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat kembali pada fungsinya sebagai tempat pembinaan yang adil dan setara bagi seluruh warga binaan.

Lokasi:

Berbagi :