Jokowi Buka-bukaan Soal Riwayat Sekolah Gibran di Singapura, Tegaskan Tak Perlu Ikut Paket C

JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara terkait polemik yang menyeret riwayat pendidikan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu mengenai ijazah Gibran yang sempat dipersoalkan sejumlah pihak kini menjadi perhatian publik dan bahkan telah bergulir ke ranah hukum.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jokowi menegaskan bahwa seluruh proses pendidikan yang ditempuh Gibran sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan secara rinci perjalanan pendidikan Gibran, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan di luar negeri.

Riwayat Pendidikan Gibran Dijelaskan Secara Terbuka

Jokowi menyebutkan bahwa Gibran mengawali pendidikan dasarnya di Kota Surakarta. Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di kota yang sama. Pada jenjang pendidikan berikutnya, Gibran tidak melanjutkan ke SMA di Indonesia, melainkan memilih untuk menempuh pendidikan di luar negeri, tepatnya di Singapura.

“SD di Surakarta, SMP di Surakarta, kemudian SMA di Singapura, di Orchid Park Secondary School,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Setelah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah di Singapura, Gibran kemudian melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan tinggi di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Selain itu, Gibran juga disebut sempat mengikuti program pendidikan di Australia.

Penjelasan tersebut disampaikan Jokowi untuk menanggapi keraguan sejumlah pihak terhadap keabsahan atau kesetaraan ijazah yang dimiliki Gibran. Ia menilai bahwa jalur pendidikan luar negeri yang ditempuh anaknya merupakan hal yang lazim dan sah secara hukum.

Polemik Ijazah Masuk Ranah Hukum

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa polemik mengenai ijazah Gibran kini telah memasuki ranah hukum. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada,” kata Jokowi.

Ia juga mengungkapkan bahwa gugatan terkait ijazah tersebut telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam proses tersebut, Jokowi menyatakan bahwa pihaknya menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan tidak ingin berspekulasi lebih jauh.

“Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Yang jelas semuanya harus sesuai aturan,” lanjutnya.

Polemik ini sendiri muncul setelah adanya pihak yang mempertanyakan validitas ijazah Gibran sebagai salah satu syarat administratif dalam pencalonannya sebagai wakil presiden. Isu ini kemudian berkembang menjadi perdebatan publik yang cukup luas.

Respons Santai Jokowi Soal Paket C

Menanggapi anggapan bahwa Gibran seharusnya mengikuti program kesetaraan seperti Paket C, Jokowi memberikan respons dengan nada santai. Ia bahkan sempat mempertanyakan logika di balik tuntutan tersebut.

“Masak sudah sekolah di luar negeri, disuruh ikut Paket C lagi?” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pendidikan yang ditempuh Gibran di luar negeri memiliki legitimasi dan tidak perlu diragukan lagi. Jokowi menilai bahwa sistem pendidikan internasional yang diikuti Gibran sudah memiliki standar yang diakui secara global.

Ia juga menyindir adanya narasi yang menyebutkan bahwa proses administratif pencalonan Gibran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu mudah. Menurut Jokowi, semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan Sistem Pendidikan Jadi Sorotan

Polemik mengenai ijazah Gibran tidak terlepas dari perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan luar negeri. Di Indonesia, jenjang pendidikan formal terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Sementara di Singapura, sistem pendidikan memiliki struktur dan penamaan yang berbeda.

Orchid Park Secondary School, tempat Gibran menempuh pendidikan, merupakan institusi pendidikan menengah di Singapura yang setara dengan jenjang sekolah menengah di Indonesia. Namun, perbedaan istilah dan sistem evaluasi seringkali memicu kebingungan di kalangan masyarakat.

Pakar pendidikan menilai bahwa lulusan sekolah luar negeri tetap dapat diakui di Indonesia selama memenuhi proses penyetaraan yang diatur oleh pemerintah. Dalam konteks ini, ijazah luar negeri dapat disetarakan melalui mekanisme tertentu yang melibatkan Kementerian Pendidikan.

Dengan demikian, polemik yang muncul sebenarnya lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem pendidikan internasional. Hal ini kemudian berkembang menjadi isu politik yang sensitif.

Implikasi Politik dan Persepsi Publik

Kasus ini juga menunjukkan bagaimana isu administratif dapat berkembang menjadi perdebatan politik yang lebih luas. Sebagai Wakil Presiden, Gibran berada dalam sorotan publik yang tinggi, sehingga setiap aspek terkait dirinya, termasuk latar belakang pendidikan, menjadi perhatian.

Pengamat politik menilai bahwa polemik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga persepsi publik terhadap kredibilitas seorang pejabat negara. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kunci untuk meredam spekulasi.

Jokowi sendiri tampak berusaha menjawab isu tersebut dengan pendekatan terbuka. Dengan menjelaskan secara rinci riwayat pendidikan Gibran, ia berharap publik dapat memahami konteks yang sebenarnya.

Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga hukum yang berwenang. Proses di Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu apakah polemik ini memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak.

Menunggu Kepastian dari Mahkamah Konstitusi

Saat ini, publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Sidang yang digelar nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait status ijazah Gibran.

Jika MK memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran atau masalah dalam dokumen pendidikan yang dimiliki Gibran, maka polemik ini dipastikan akan mereda. Sebaliknya, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka implikasinya bisa cukup besar.

Meski demikian, banyak pihak yang menilai bahwa kasus ini lebih bersifat politis dibandingkan administratif. Hal ini mengingat proses pencalonan Gibran sebelumnya telah melalui verifikasi oleh KPU.

Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Ia memilih untuk menghormati setiap tahapan yang ada dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang berwenang.

Penutup

Polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan Jokowi yang membuka secara rinci riwayat pendidikan putranya diharapkan dapat memberikan kejelasan dan meredam spekulasi.

Dengan latar belakang pendidikan yang mencakup pengalaman di dalam dan luar negeri, Gibran dinilai memiliki rekam jejak yang tidak biasa dibandingkan sebagian besar pejabat publik di Indonesia. Namun, perbedaan tersebut justru menjadi sumber perdebatan di tengah masyarakat.

Ke depan, hasil dari proses hukum di Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu akhir dari polemik ini. Publik pun diharapkan dapat menunggu keputusan resmi dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan menghormati proses hukum yang berlaku.

Lokasi:

Berbagi :