Eri Cahyadi Bongkar Dugaan Oknum Satpol PP Jual Loker, Korban Diminta Bayar Puluhan Juta

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membongkar dugaan praktik penipuan lowongan kerja (loker) yang melibatkan oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat yang mengaku dimintai sejumlah uang dengan iming-iming bisa diterima bekerja di instansi pemerintah.

Pengungkapan kasus ini menjadi sorotan publik karena praktik tersebut tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mencoreng integritas institusi pemerintahan. Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak mentoleransi segala bentuk praktik jual beli jabatan maupun penipuan berkedok rekrutmen kerja.

“Kalau ada yang menjanjikan masuk kerja di Pemkot Surabaya dengan meminta uang, itu sudah pasti penipuan,” kata Eri dalam keterangannya.

Modus Penipuan Berkedok Lowongan Kerja

Menurut Eri, informasi awal terkait dugaan praktik ini diperoleh dari laporan warga yang merasa dirugikan. Dalam laporan tersebut, korban mengaku dijanjikan bisa bekerja sebagai tenaga di lingkungan Pemkot Surabaya dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Nilainya pun tidak kecil, bahkan disebut mencapai puluhan juta rupiah.

Modus operandi yang digunakan pelaku terbilang klasik, namun masih efektif menjerat korban. Pelaku diduga memanfaatkan posisi atau atributnya sebagai anggota Satpol PP untuk meyakinkan korban. Dengan dalih memiliki koneksi internal, pelaku menawarkan jalur “khusus” agar korban dapat diterima bekerja tanpa melalui prosedur resmi.

Dalam beberapa kasus, korban diminta membayar uang secara bertahap. Ada yang diminta membayar uang muka, kemudian dilanjutkan dengan pelunasan setelah dijanjikan akan segera mendapatkan panggilan kerja. Namun, setelah uang diserahkan, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Pemkot Surabaya Ambil Tindakan Tegas

Eri menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen di lingkungan Pemkot Surabaya dilakukan secara transparan dan tanpa pungutan biaya. Ia menyayangkan masih adanya oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan untuk melakukan penipuan.

“Rekrutmen resmi itu tidak dipungut biaya. Kalau ada yang minta uang, itu bukan jalur resmi,” tegasnya.

Sebagai bentuk ketegasan, Pemkot Surabaya telah mengambil tindakan terhadap oknum yang diduga terlibat. Eri menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatannya. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Kasus Didorong ke Ranah Hukum

Selain sanksi administratif, kasus ini juga didorong untuk diproses secara hukum. Eri meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penipuan tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat.

“Kami serahkan ke pihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau ada korban lain, silakan melapor,” ujarnya.

Imbauan untuk Masyarakat

Kasus ini membuka kembali persoalan klasik terkait praktik percaloan kerja di Indonesia, khususnya yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi rekrutmen, celah penipuan masih kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Tawaran kerja yang meminta sejumlah uang sebagai syarat masuk patut dicurigai. Calon pelamar diharapkan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait.

Pemkot Surabaya sendiri terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi terkait rekrutmen pegawai. Informasi lowongan kerja diumumkan melalui situs resmi dan kanal komunikasi resmi pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara langsung tanpa perantara.

Pentingnya Pengawasan dan Edukasi Publik

Kasus dugaan penipuan ini juga menjadi perhatian serius karena menyasar kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, banyak orang rela melakukan berbagai cara demi mendapatkan pekerjaan, termasuk mempercayai jalur yang tidak resmi.

Eri menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik semacam ini. Ia juga meminta jajarannya untuk lebih proaktif dalam mendeteksi potensi penyimpangan di lingkungan kerja masing-masing.

“Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Kita harus jaga nama baik pemerintah dan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Eri mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik serupa. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting dalam memberantas penipuan yang merugikan banyak pihak.

“Kalau ada yang merasa dirugikan, segera lapor. Kita akan tindak tegas,” ujarnya.

Penutup

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, penting untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi. Sementara bagi masyarakat, kewaspadaan menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban penipuan.

Dengan langkah tegas yang diambil Pemkot Surabaya, diharapkan praktik serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang. Penegakan hukum yang konsisten serta edukasi publik yang berkelanjutan menjadi dua pilar utama dalam mencegah terulangnya kasus serupa.

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik, integritas aparatur menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan yang telah dibangun.

Kasus dugaan oknum Satpol PP yang menjanjikan lowongan kerja dengan imbalan uang ini menjadi bukti bahwa pengawasan internal masih perlu diperkuat. Namun, respons cepat dari Pemkot Surabaya menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan melindungi masyarakat.

Ke depan, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja. Transparansi, edukasi, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk mewujudkan sistem rekrutmen yang bersih dan adil bagi semua.

Lokasi:

Berbagi :