Warga Makassar Masuk Desil 6-10 Tak Terima Bansos, Ketimpangan Data Kesejahteraan Kembali Disorot

MAKASSAR – Polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat setelah seorang warga di Kota Makassar mengaku tidak menerima bantuan pemerintah meskipun kondisi ekonominya dinilai masih membutuhkan. Warga tersebut diketahui masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 dalam basis data kesejahteraan pemerintah, yang berarti dianggap bukan termasuk kelompok prioritas penerima bantuan.

Kisah ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif yang dimiliki pemerintah dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Di tengah upaya pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bansos, kasus seperti ini menunjukkan masih adanya celah yang berpotensi merugikan warga yang sebenarnya layak menerima bantuan.

Masuk Kategori Tidak Prioritas, Tapi Kondisi Memprihatinkan

Warga tersebut mengaku terkejut saat mengetahui dirinya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan data yang ada, ia tergolong dalam kelompok desil 6 hingga 10, yaitu kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas. Padahal, kondisi ekonomi yang dijalaninya sehari-hari jauh dari kata sejahtera.

Rumah yang ditempati disebut dalam kondisi sederhana dan jauh dari layak. Selain itu, penghasilan yang diperoleh tidak menentu, bahkan kerap kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai validitas data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.

“Kami bingung kenapa tidak dapat bantuan. Padahal kondisi kami seperti ini,” ungkap warga tersebut dengan nada kecewa.

Sistem Desil Jadi Penentu Nasib Penerima Bansos

Dalam sistem penyaluran bantuan sosial di Indonesia, pemerintah menggunakan pendekatan desil untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 hingga 4 biasanya menjadi prioritas utama penerima bantuan karena dianggap sebagai kelompok paling rentan secara ekonomi.

Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam desil 5 ke atas umumnya tidak menjadi prioritas, karena dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ketidaktepatan dalam pengelompokan ini sering kali terjadi karena data yang digunakan tidak diperbarui secara berkala atau tidak mencerminkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis.

Masalah Klasik: Data Tidak Sinkron dengan Realita

Kasus yang dialami warga Makassar ini bukanlah yang pertama. Selama beberapa tahun terakhir, persoalan ketidaktepatan data bansos terus menjadi sorotan. Banyak warga yang merasa layak menerima bantuan justru tidak terdaftar, sementara sebagian lainnya yang dinilai mampu malah tercatat sebagai penerima.

Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

• Data yang tidak diperbarui secara berkala
• Kesalahan dalam proses pendataan di lapangan
• Kurangnya verifikasi dan validasi data secara menyeluruh
• Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak tercatat

Akibatnya, sistem yang seharusnya membantu justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru di tengah masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Memperbaiki Sistem

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperbaiki sistem pendataan melalui pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial dan integrasi berbagai sumber data lainnya. Selain itu, pemerintah juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembaruan data.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pembenahan sistem data menjadi kunci utama dalam memastikan bansos tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, program bantuan sebesar apa pun tidak akan memberikan dampak maksimal.

Dampak Sosial: Rasa Ketidakadilan di Masyarakat

Ketidaktepatan penyaluran bansos tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu persoalan sosial. Warga yang merasa diperlakukan tidak adil berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat, terutama ketika ada perbedaan mencolok antara penerima bantuan dan warga yang tidak menerima bantuan meskipun memiliki kondisi serupa.

“Kalau dilihat, ada yang lebih mampu malah dapat bantuan, sementara kami tidak,” ujar warga lainnya yang mengalami kondisi serupa.

Perlu Evaluasi Menyeluruh dan Partisipasi Publik

Kasus di Makassar ini menjadi pengingat penting bahwa sistem penyaluran bansos membutuhkan evaluasi menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi aktual masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka kepada aparat setempat agar dapat dilakukan pembaruan data. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pendataan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Pemerintah daerah, RT/RW, hingga kelurahan memiliki peran strategis dalam memastikan akurasi data, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Kesimpulan

Kisah warga Makassar yang tidak menerima bansos meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang sulit menjadi gambaran nyata bahwa permasalahan data masih menjadi tantangan besar dalam program bantuan sosial di Indonesia.

Sistem desil yang digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan memang memiliki tujuan untuk memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan. Namun, tanpa didukung data yang akurat dan terus diperbarui, sistem tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ke depan, perbaikan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lokasi:

Berbagi :