Viral Petugas SPBU di Bali Protes Kebijakan Buka 24 Jam, Gubernur Wayan Koster Jadi Sorotan

DENPASAR — Sebuah video yang memperlihatkan petugas perempuan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyampaikan protes kepada Gubernur Bali Wayan Koster menjadi sorotan publik di media sosial. Petugas tersebut mengungkapkan kelelahan setelah harus bekerja di tengah antrean panjang kendaraan akibat gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Peristiwa itu terjadi ketika Wayan Koster meninjau SPBU 54.801.48 di Jalan Diponegoro, Denpasar, pada Rabu malam, 14 Oktober 2026. Dalam rekaman yang beredar, petugas tersebut terlihat menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan operasional SPBU selama 24 jam yang diterapkan untuk membantu mengatasi antrean BBM.

Dengan nada emosional, petugas itu menegaskan bahwa dirinya juga memiliki batas kemampuan sebagai manusia. Ia menyampaikan bahwa meskipun berstatus sebagai pekerja, dirinya tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Momen tersebut kemudian menjadi perbincangan luas karena memperlihatkan persoalan yang dihadapi pekerja SPBU ketika pemerintah berupaya mempercepat pelayanan kepada masyarakat di tengah situasi gangguan distribusi BBM.

Petugas SPBU Mengaku Kelelahan Bekerja

Dalam video yang beredar di media sosial, petugas perempuan tersebut menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Gubernur Bali. Ia mengaku kelelahan setelah menjalani pekerjaan di tengah antrean kendaraan yang terus berdatangan.

Pernyataan yang paling menarik perhatian publik adalah ketika petugas tersebut menegaskan bahwa dirinya bukan robot yang dapat bekerja tanpa mengenal lelah. Ungkapan itu menjadi gambaran tekanan yang dirasakan pekerja SPBU ketika tuntutan pelayanan meningkat, sementara ketersediaan tenaga kerja dan waktu istirahat menjadi persoalan yang harus diperhatikan.

Kondisi di sejumlah SPBU Bali menjadi perhatian pada pertengahan Oktober 2026. Antrean kendaraan yang panjang membuat pelayanan BBM berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal.

Dalam situasi tersebut, petugas SPBU berada di garis depan pelayanan. Mereka harus melayani konsumen yang membutuhkan bahan bakar sekaligus menghadapi tekanan akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang mengantre.

Bagi masyarakat, pembukaan SPBU selama 24 jam diharapkan dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan BBM. Namun, bagi pekerja, perubahan jam operasional tersebut juga memerlukan pengaturan tenaga kerja yang memadai agar pelayanan dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kondisi fisik petugas.

Jumlah Operator Terbatas, Operasional SPBU Mengalami Perubahan

Admin SPBU 54.801.48, Tria, menjelaskan bahwa pihaknya menghadapi kendala jumlah operator ketika harus menyesuaikan operasional menjadi 24 jam.

Menurut pemberitaan detikBali pada 15 Oktober 2026, SPBU tersebut memiliki 12 operator. Sebelum kebijakan operasional 24 jam diterapkan, SPBU biasanya beroperasi mulai pukul 06.00 hingga 23.00 WITA.

Perubahan jam operasional membuat kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih besar. Pengelola harus memastikan pelayanan tetap tersedia pada malam hari, sementara petugas yang ada juga membutuhkan waktu istirahat dan pergantian sif.

Tria juga menjelaskan bahwa para operator merasa terkejut ketika muncul permintaan untuk membuka SPBU selama 24 jam. Ia menyebutkan bahwa salah seorang operator masih menyusui sehingga kondisi pekerja perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengaturan jadwal.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penambahan jam pelayanan tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan instruksi kepada petugas yang sudah bekerja. Pengelola juga perlu mempertimbangkan jumlah personel, pembagian jadwal, dan kebutuhan istirahat.

Kekurangan tenaga kerja dapat menimbulkan tekanan tambahan apabila jam kerja diperpanjang tanpa disertai penambahan atau pengaturan ulang personel yang memadai.

Ketika jam operasional berubah, pengelola membutuhkan penyesuaian jadwal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa membebani pekerja secara berlebihan.

Antrean Panjang BBM Melatarbelakangi Kebijakan Operasional 24 Jam

Kebijakan pembukaan SPBU selama 24 jam di Denpasar dan Badung tidak terlepas dari antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah wilayah Bali.

Pada pertengahan Oktober 2026, masyarakat menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar sejumlah SPBU dan menimbulkan kekhawatiran warga terhadap ketersediaan bahan bakar.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait kemudian berupaya mempercepat pelayanan dan distribusi BBM. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperpanjang jam operasional SPBU sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengisi bahan bakar.

Pada 13 Oktober 2026, Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membahas penanganan situasi tersebut. Sejumlah SPBU di Denpasar dan Badung direncanakan beroperasi selama 24 jam untuk membantu mengurangi antrean.

Namun, kebijakan tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Ketersediaan BBM bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelancaran pelayanan. Kesiapan petugas, kemampuan pengelola mengatur sif, serta kelancaran distribusi ke setiap lokasi juga berpengaruh.

Ketika jumlah konsumen meningkat dalam waktu bersamaan, kebutuhan tenaga operasional dapat bertambah secara signifikan. Apabila tidak diimbangi dengan personel yang cukup, pekerja berisiko mengalami kelelahan.

Karena itu, penanganan antrean BBM membutuhkan koordinasi antara pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat yang membantu pengaturan di lapangan.

Gubernur Wayan Koster Tanggapi Keluhan Petugas

Setelah video tersebut menjadi viral, perhatian publik tertuju pada respons Gubernur Bali Wayan Koster ketika menerima keluhan dari petugas SPBU.

Dalam pemberitaan Suara.com pada 15 Oktober 2026, Koster menyatakan bahwa dirinya meminta petugas tetap melayani konsumen yang sedang mengantre. Ia juga menduga bahwa luapan emosi petugas berkaitan dengan kelelahan akibat situasi yang sedang berlangsung.

Koster menyampaikan bahwa petugas mungkin mengalami kelelahan karena harus melayani masyarakat dalam kondisi antrean panjang. Ia juga menjelaskan bahwa personel TNI akan membantu operasional pada malam hari.

Pernyataan tersebut muncul ketika pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh BBM di tengah gangguan distribusi.

Dari sisi pemerintah, keberlanjutan pelayanan menjadi kebutuhan mendesak karena BBM berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan berbagai aktivitas pelayanan publik.

Namun, peristiwa tersebut juga memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pihak yang mengambil kebijakan dan pekerja yang menjalankannya secara langsung.

Instruksi untuk memperpanjang jam operasional perlu diikuti penjelasan mengenai pembagian tugas, pengaturan waktu kerja, serta langkah konkret untuk mengatasi kekurangan personel. Dengan demikian, pekerja dapat memahami kebutuhan darurat sekaligus mengetahui bagaimana kondisi mereka akan ditangani.

Personel TNI Disiapkan untuk Membantu Pelayanan SPBU

Sebagai bagian dari upaya mengatasi antrean, pemerintah juga menyiapkan bantuan personel TNI untuk mendukung operasional sejumlah SPBU pada malam hari.

Menurut laporan detikBali pada 15 Oktober 2026, Koster menyebutkan bahwa bantuan personel direncanakan menjangkau 66 SPBU di Denpasar. Pada saat keterangan itu disampaikan, dukungan tersebut baru dapat dijalankan di 50 SPBU.

Setiap lokasi direncanakan memperoleh bantuan satu atau dua personel untuk membantu pelayanan pada malam hari. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan operasional 24 jam dan mengurangi tekanan terhadap petugas yang sebelumnya harus bekerja lebih lama.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut tetap membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai tugas masing-masing personel. Bantuan tenaga tambahan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan prosedur keselamatan di lingkungan SPBU.

Selain penambahan personel, kelancaran pasokan BBM juga menjadi faktor penting. SPBU yang beroperasi sepanjang hari tidak akan mampu mengatasi antrean secara optimal apabila pengiriman bahan bakar masih mengalami keterlambatan.

Dengan demikian, upaya mengatasi persoalan ini perlu berjalan secara bersamaan, mulai dari percepatan distribusi, pengelolaan antrean, penambahan dukungan personel, hingga pengaturan jadwal kerja yang sesuai.

Gangguan Distribusi BBM Menjadi Persoalan Utama

Antrean panjang yang terjadi di Bali berkaitan dengan kendala distribusi BBM. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana diberitakan Suara.com pada 14 Oktober 2026, menyebut keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa sebagai salah satu penyebab distribusi ke Bali tersendat.

Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan di sejumlah SPBU. Ketika pengiriman terlambat, stok di beberapa lokasi dapat menipis atau habis sebelum pasokan berikutnya tiba.

Pada saat yang sama, meningkatnya permintaan masyarakat dapat memperbesar tekanan terhadap persediaan di tingkat SPBU. Antrean panjang kemudian muncul karena banyak konsumen berusaha mendapatkan bahan bakar dalam periode yang berdekatan.

Pemerintah dan Pertamina berupaya mempercepat penyaluran pasokan untuk memulihkan pelayanan. Pemberitaan mengenai situasi tersebut juga menyebutkan bahwa kapal pengangkut BBM telah tiba dan proses distribusi ditingkatkan.

Meski pasokan tambahan menjadi langkah penting, pemulihan kondisi di lapangan membutuhkan waktu. BBM yang tiba di wilayah penyimpanan harus disalurkan ke SPBU, sementara antrean yang sudah terbentuk perlu ditangani secara bertahap.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan gangguan distribusi tidak hanya berkaitan dengan jumlah bahan bakar yang tersedia, tetapi juga ketepatan waktu pengiriman dan kemampuan jaringan distribusi memenuhi kebutuhan di berbagai lokasi.

Hak Pekerja dan Kebutuhan Masyarakat Perlu Berjalan Seimbang

Peristiwa di SPBU Jalan Diponegoro, Denpasar, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pelayanan publik harus dijalankan ketika terjadi situasi darurat.

Masyarakat membutuhkan akses terhadap BBM untuk bekerja, menjalankan usaha, mengantar keluarga, dan melakukan perjalanan. Dalam kondisi antrean panjang, pembukaan SPBU selama 24 jam dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas waktu pelayanan.

Namun, peningkatan pelayanan tidak berarti pekerja harus mengabaikan kondisi fisik mereka. Petugas yang bekerja terlalu lama tanpa istirahat memadai dapat mengalami penurunan konsentrasi dan kelelahan, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan serta keselamatan kerja.

Karena itu, pengaturan jam kerja, pergantian sif, waktu istirahat, dan kecukupan tenaga operasional perlu menjadi bagian dari rencana penanganan keadaan darurat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi salah satu dasar hukum yang relevan dalam pembahasan perlindungan pekerja. Ketentuan mengenai waktu kerja, istirahat, dan lembur perlu diterapkan sesuai aturan yang berlaku serta kondisi hubungan kerja masing-masing pekerja.

Dalam praktiknya, pengelola SPBU perlu memastikan bahwa perubahan jam operasional diikuti pengaturan jadwal yang sesuai ketentuan. Apabila dibutuhkan tenaga tambahan, perekrutan atau penugasan personel pendukung dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan darurat disampaikan secara jelas kepada pengelola dan pekerja. Koordinasi yang baik dapat membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani.

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang benar atau salah dalam sebuah perdebatan. Situasi tersebut memperlihatkan adanya dua kebutuhan yang harus ditangani secara bersamaan, yakni kelancaran distribusi energi dan perlindungan tenaga kerja.

Viral di Media Sosial, Peristiwa Ini Menjadi Pengingat

Video protes petugas SPBU tersebut menyebar luas karena memperlihatkan sisi lain dari krisis BBM yang dirasakan masyarakat Bali.

Selama antrean panjang berlangsung, perhatian publik umumnya tertuju pada kesulitan mendapatkan bahan bakar dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Namun, pekerja SPBU juga menghadapi tekanan karena harus melayani lebih banyak konsumen dalam situasi yang tidak biasa.

Keluhan petugas tersebut menjadi pengingat bahwa pekerja di sektor pelayanan langsung juga membutuhkan dukungan, terutama ketika tuntutan pekerjaan meningkat akibat keadaan darurat.

Respons terhadap peristiwa ini sebaiknya tidak berhenti pada perdebatan di media sosial. Evaluasi terhadap pengaturan tenaga kerja, komunikasi kebijakan, serta kesiapan distribusi BBM diperlukan agar persoalan serupa dapat ditangani dengan lebih baik.

Pemerintah, Pertamina, dan pengelola SPBU memiliki peran masing-masing dalam memastikan pelayanan berjalan lancar. Penambahan jam operasional perlu disertai langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan menjaga kondisi kerja yang aman.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan krisis BBM tidak hanya dapat dilihat dari berkurangnya antrean kendaraan. Pelayanan yang efektif juga perlu memperhatikan keselamatan, kemampuan, dan hak pekerja yang menjalankan tugas di lapangan.

Peristiwa di Denpasar tersebut menjadi pelajaran bahwa dalam situasi darurat, kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan pekerja harus ditempatkan sebagai dua hal yang saling berkaitan. Pelayanan publik yang baik bukan hanya memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan mereka, tetapi juga memastikan orang-orang yang memberikan pelayanan dapat menjalankan tugas secara layak dan manusiawi.

Sumber informasi: detikBali, Suara.com, serta pemberitaan mengenai gangguan distribusi BBM di Bali pada 13–15 Oktober 2026.

Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan pemberitaan yang tersedia hingga 16 Oktober 2026. Perkembangan kondisi pasokan BBM, pelaksanaan bantuan personel, dan pengaturan tenaga kerja dapat berubah sesuai kebijakan serta situasi terbaru di lapangan.

Lokasi:

Berbagi :