Trump Sebut Pengguna Istilah AI sebagai Musuh, AS Dorong Perubahan Nama Menjadi Super Intelligence

WASHINGTON, D.C. – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah menyatakan bahwa siapa pun yang masih menggunakan istilah Artificial Intelligence (AI), alih-alih Super Intelligence (SI), dianggap sebagai “musuh” oleh Gedung Putih. Pernyataan tersebut memperkuat dorongan pemerintahannya untuk mengubah istilah kecerdasan buatan yang selama ini digunakan secara luas dalam dunia teknologi.

Pernyataan Trump disampaikan melalui platform media sosial Truth Social pada Kamis, 8 Oktober 2026, waktu setempat. Dalam unggahannya, ia menegaskan dukungannya terhadap penggunaan istilah Super Intelligence untuk menggambarkan perkembangan teknologi yang menurut pemerintahannya telah melampaui pengertian kecerdasan buatan konvensional.

Isu tersebut menjadi perhatian media internasional karena menyangkut perubahan terminologi teknologi yang telah digunakan selama puluhan tahun. Dorongan perubahan nama itu juga berkaitan dengan kebijakan resmi pemerintahan Trump yang mengarahkan lembaga-lembaga federal Amerika Serikat untuk menggunakan istilah SI dalam komunikasi tertentu.

Sebelumnya, Trump menandatangani perintah eksekutif pada 29 September 2026 yang berjudul Inaugurating the Era of Super Intelligence. Kebijakan tersebut mengarahkan penggunaan istilah Super Intelligence dan singkatan SI sebagai pengganti Artificial Intelligence dan AI dalam dokumen serta komunikasi resmi tertentu di lingkungan cabang eksekutif, sejauh diizinkan oleh hukum.

Trump Dorong Penggunaan Istilah Super Intelligence

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyampaikan bahwa Gedung Putih menganggap orang yang masih menggunakan istilah Artificial Intelligence daripada Super Intelligence sebagai “the enemy” atau “musuh”. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena istilah AI masih digunakan secara luas oleh perusahaan teknologi, peneliti, lembaga pendidikan, dan masyarakat internasional.

Trump mendorong perubahan istilah tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintahannya membentuk cara pemerintah Amerika Serikat menggambarkan perkembangan teknologi. Istilah Super Intelligence dinilai oleh pemerintahannya lebih sesuai untuk menekankan potensi teknologi yang dapat memperluas kemampuan manusia dalam berbagai bidang.

Meski demikian, pernyataan mengenai pengguna istilah AI sebagai musuh perlu dipahami dalam konteks komunikasi politik dan kebijakan terminologi pemerintah. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap orang yang masih menggunakan istilah AI telah melakukan pelanggaran hukum.

Dalam konteks pemberitaan, penting untuk membedakan pernyataan Trump di media sosial dari ketentuan formal yang tercantum dalam perintah eksekutif. Dokumen resmi tersebut memiliki cakupan tertentu, terutama berkaitan dengan penggunaan istilah dalam komunikasi dan dokumen pemerintah federal.

Perintah Eksekutif Ditandatangani pada 29 September 2026

Sebelum pernyataannya pada 8 Oktober menjadi perhatian publik, Trump telah menandatangani perintah eksekutif berjudul Inaugurating the Era of Super Intelligence pada 29 September 2026. Dokumen tersebut menjelaskan alasan pemerintahannya mendorong penggunaan istilah baru untuk menggambarkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Menurut pertimbangan yang tercantum dalam kebijakan tersebut, kemampuan sistem teknologi modern dinilai telah berkembang jauh melampaui gambaran awal ketika istilah Artificial Intelligence mulai digunakan. Pemerintah Trump menilai bahwa teknologi tersebut tidak hanya mengotomatiskan pekerjaan tertentu, tetapi juga berpotensi membantu manusia mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan berbagai inovasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintahannya mendorong penggunaan istilah Super Intelligence sebagai pengganti AI dalam komunikasi resmi tertentu. Kebijakan ini mencakup penggunaan terminologi dalam surat-menyurat pemerintah, komunikasi publik, situs web, laporan, dokumen kebijakan, serta dokumen nonstatutori lainnya di lingkungan cabang eksekutif, sepanjang diperbolehkan oleh hukum.

Namun, perintah eksekutif tersebut tidak mengharuskan semua dokumen lama diubah. Dokumen historis tertentu, termasuk peraturan yang telah diterbitkan, tindakan presiden sebelumnya, kontrak, hibah, dan dokumen lainnya, tidak harus diperbarui hanya untuk menyesuaikan terminologi baru.

Dengan demikian, kebijakan tersebut terutama mengatur penggunaan istilah oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Perintah eksekutif itu bukan instruksi yang secara otomatis menghapus seluruh penggunaan istilah AI di industri teknologi, lembaga pendidikan, media, atau masyarakat umum.

Dokumen resmi perintah eksekutif tersebut dapat dibaca melalui situs resmi Gedung Putih.

Apa Perbedaan AI dan Super Intelligence?

Perubahan istilah yang didorong Trump menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan antara Artificial Intelligence dan Super Intelligence. Untuk memahami persoalan ini, masyarakat perlu membedakan pengertian teknologi, istilah yang digunakan pemerintah, serta kemampuan nyata suatu sistem.

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem komputasi yang mampu menjalankan tugas yang umumnya membutuhkan kemampuan kognitif manusia. Teknologi ini mencakup berbagai metode, seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa, pengenalan gambar, analisis data, dan penalaran berbantuan komputer.

AI telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya adalah asisten virtual, sistem rekomendasi konten, penerjemahan otomatis, analisis data bisnis, deteksi penipuan, kendaraan otonom, serta aplikasi generatif yang dapat menghasilkan teks, gambar, audio, dan kode program.

Kemampuan setiap sistem AI berbeda-beda. Sebuah aplikasi dapat unggul dalam mengenali objek pada gambar, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan persoalan kompleks di luar fungsi yang dirancang untuknya.

Sementara itu, istilah Super Intelligence secara umum merujuk pada konsep kecerdasan yang melampaui kemampuan manusia dalam banyak bidang penting. Konsep ini sering dibahas dalam penelitian dan perdebatan mengenai perkembangan masa depan AI, termasuk kemungkinan munculnya sistem yang mampu mengungguli manusia dalam berbagai tugas intelektual.

Namun, penggunaan istilah SI oleh pemerintahan Trump tidak otomatis berarti bahwa semua sistem yang sebelumnya disebut AI telah mencapai tingkat kecerdasan super. Perubahan penamaan tidak sama dengan pembuktian ilmiah mengenai kemampuan suatu teknologi.

Dalam konteks perintah eksekutif tersebut, pemerintah mengarahkan penggunaan SI dengan merujuk pada teknologi dan sistem yang tercakup dalam definisi AI menurut hukum federal yang berlaku. Pemerintah juga meminta penyusunan usulan bahasa legislatif untuk membentuk definisi federal mengenai SI.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan istilah merupakan bagian dari kebijakan komunikasi dan hukum. Kemampuan teknologi tetap perlu dinilai berdasarkan fungsi, hasil pengujian, keterbatasan, serta bukti teknis yang dapat diperiksa.

Pemerintah Federal Diminta Menyesuaikan Komunikasi Resmi

Salah satu konsekuensi langsung dari perintah eksekutif tersebut adalah penyesuaian penggunaan istilah dalam komunikasi pemerintah Amerika Serikat. Lembaga-lembaga federal diarahkan untuk menggunakan SI dalam berbagai materi resmi yang termasuk dalam cakupan kebijakan.

Penyesuaian itu dapat memengaruhi cara pemerintah menjelaskan program, penelitian, dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Istilah yang digunakan dalam dokumen resmi juga berpotensi berubah secara bertahap seiring proses implementasi di berbagai lembaga.

Meski demikian, penerapan kebijakan tetap harus mengikuti hukum yang berlaku. Perintah eksekutif juga memberikan pengecualian terhadap dokumen historis tertentu yang tidak diwajibkan untuk diubah hanya demi menyesuaikan istilah.

Dokumen tersebut turut mengarahkan penasihat presiden untuk bidang sains dan teknologi agar menyiapkan usulan definisi federal mengenai SI. Berdasarkan ketentuan dalam perintah eksekutif, usulan itu harus disampaikan dalam waktu 60 hari sejak tanggal penandatanganan.

Usulan tersebut diminta mengevaluasi apakah definisi baru perlu mengubah, memperluas, atau menggantikan definisi AI yang telah ada dalam undang-undang. Pemerintah juga meminta pertimbangan mengenai penyesuaian terhadap rujukan AI dalam peraturan perundang-undangan serta tindakan eksekutif tambahan yang diperlukan.

Proses tersebut menunjukkan bahwa perubahan terminologi masih memiliki aspek administratif dan hukum yang perlu ditindaklanjuti. Penandatanganan perintah eksekutif menjadi dasar kebijakan, tetapi tidak berarti seluruh aturan dan dokumen terkait langsung berubah pada saat yang sama.

Istilah AI Masih Digunakan di Industri Teknologi

Di tengah dorongan pemerintah untuk menggunakan istilah SI, AI masih menjadi istilah yang dikenal luas di kalangan pengembang teknologi, perusahaan, peneliti, dan masyarakat internasional.

Istilah AI telah berkembang menjadi bagian penting dari bahasa teknis yang digunakan untuk menjelaskan berbagai metode dan aplikasi komputasi. Dokumentasi perangkat lunak, publikasi penelitian, materi pendidikan, serta produk komersial telah menggunakan istilah tersebut selama bertahun-tahun.

Karena itu, perubahan terminologi di lingkungan pemerintah federal tidak serta-merta mengubah kebiasaan bahasa yang telah terbentuk di sektor swasta maupun komunitas ilmiah.

Perusahaan teknologi tetap membutuhkan istilah yang dapat dipahami pelanggan, mitra bisnis, pengembang, dan regulator. Perubahan terminologi dalam kebijakan pemerintah dapat menjadi pertimbangan bagi komunikasi dengan lembaga federal, tetapi penggunaan istilah dalam konteks lain juga bergantung pada kebutuhan dan aturan masing-masing.

Bagi masyarakat umum, AI tetap menjadi istilah yang paling dikenal untuk teknologi seperti chatbot, pembuat gambar otomatis, asisten digital, dan sistem analisis data. SI dalam kebijakan Trump merupakan istilah yang didorong untuk menggantikan AI di lingkungan pemerintah federal Amerika Serikat, bukan bukti bahwa istilah AI telah hilang dari seluruh penggunaan global.

Dampak bagi Dunia Teknologi dan Masyarakat

Dorongan perubahan istilah ini berpotensi membawa konsekuensi dalam komunikasi pemerintah dan industri teknologi. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah kebutuhan untuk menyesuaikan materi informasi, dokumen kebijakan, serta referensi teknologi agar selaras dengan terminologi yang diwajibkan dalam konteks tertentu.

Bagi perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga federal, perubahan istilah dapat memengaruhi penyusunan dokumen dan komunikasi resmi. Namun, besarnya dampak akan bergantung pada aturan pelaksanaan, cakupan kerja sama, dan ketentuan hukum yang relevan.

Di bidang pendidikan dan penelitian, perubahan istilah juga dapat memunculkan kebutuhan untuk menjelaskan hubungan antara AI sebagai istilah yang sudah mapan dan SI sebagai istilah yang didorong pemerintah Trump. Penjelasan yang tepat diperlukan agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan kebingungan mengenai klasifikasi teknologi dan tingkat kemampuannya.

Sementara itu, bagi masyarakat, perdebatan ini memperlihatkan bahwa istilah yang digunakan untuk teknologi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dapat menjadi bagian dari arah komunikasi dan kebijakan pemerintah.

Meski demikian, dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut belum dapat disimpulkan hanya dari perubahan nama. Pengaruhnya akan bergantung pada penerapan kebijakan, perkembangan aturan federal, serta respons lembaga pemerintah dan pelaku industri.

Penting pula untuk membedakan perubahan cara menyebut teknologi dan perubahan kemampuan teknologinya. Sebuah sistem tidak otomatis menjadi lebih canggih hanya karena namanya berubah. Kemampuan suatu produk tetap perlu dinilai melalui fungsi, hasil pengujian, keterbatasan, serta bukti teknis yang dapat diperiksa.

Pernyataan “Musuh” Menjadi Sorotan

Pernyataan Trump yang menyebut pengguna istilah AI sebagai “musuh” membuat kebijakan perubahan nama tersebut mendapatkan perhatian lebih luas.

Pilihan kata itu menonjol karena istilah AI masih digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari dan dokumentasi profesional. Masyarakat, peneliti, jurnalis, dan perusahaan teknologi terbiasa menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan teknologi yang sangat beragam.

Namun, pernyataan di media sosial perlu dibedakan dari ketentuan yang tercantum dalam dokumen hukum. Perintah eksekutif 29 September mengatur penggunaan istilah dalam komunikasi dan dokumen tertentu di lingkungan cabang eksekutif, dengan batasan yang dinyatakan di dalamnya.

Dokumen tersebut tidak menyatakan bahwa setiap orang di masyarakat umum yang tetap menggunakan istilah AI otomatis melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, pernyataan Trump tidak seharusnya ditafsirkan sebagai larangan universal terhadap penggunaan istilah AI oleh seluruh warga, perusahaan, media, maupun institusi pendidikan.

Pembedaan ini penting dalam pemberitaan agar pernyataan politik tidak tercampur dengan isi kebijakan formal. Dengan memeriksa dokumen resmi dan membandingkannya dengan pernyataan publik, pembaca dapat memahami ruang lingkup kebijakan secara lebih tepat.

Menanti Perkembangan Kebijakan Selanjutnya

Perubahan dari AI menjadi SI kini menjadi bagian dari arah komunikasi teknologi pemerintahan Trump. Perintah eksekutif yang ditandatangani pada akhir September 2026 memberikan dasar bagi lembaga federal untuk menyesuaikan terminologi dalam komunikasi resmi, sementara pernyataan Trump pada 8 Oktober kembali menempatkan isu tersebut dalam perhatian publik.

Tahap berikutnya mencakup penyusunan usulan definisi federal dan penyesuaian komunikasi oleh lembaga-lembaga pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan kebijakan itu akan menentukan sejauh mana penggunaan SI diterapkan secara konsisten di lingkungan federal.

Di sisi lain, istilah AI masih memiliki kedudukan luas dalam dunia teknologi internasional. Perubahan istilah oleh satu pemerintahan tidak dengan sendirinya mengubah terminologi yang digunakan secara global, terlebih ketika istilah tersebut telah menjadi bagian dari penelitian, industri, dan pendidikan.

Pada akhirnya, isu ini bukan hanya mengenai dua singkatan yang berbeda. Perdebatan tersebut juga berkaitan dengan cara pemerintah menggambarkan perkembangan teknologi, membentuk komunikasi resmi, dan menetapkan definisi yang digunakan dalam kebijakan publik.

Masyarakat perlu mengikuti perkembangan berikutnya dengan memperhatikan dokumen resmi, penjelasan lembaga terkait, dan bukti teknis mengenai kemampuan sistem yang dibahas. Dengan demikian, perubahan istilah dapat dipahami dalam konteks kebijakan yang tepat tanpa menyamakan penamaan baru dengan perubahan kemampuan teknologi secara otomatis.

Lokasi:

Berbagi :