Tempo Sebut Klaim MK Putuskan Ijazah Gibran Sah Keliru, Ini Fakta di Balik Putusan

JAKARTA — Informasi yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah menjadi sorotan setelah dibahas dalam artikel pemeriksaan fakta Tempo. Melalui rubrik Cek Fakta, Tempo mengategorikan klaim tersebut sebagai keliru karena isi putusan MK tidak menyatakan bahwa ijazah Gibran telah terbukti sah.

Persoalan ini berkaitan dengan putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menyangkut pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden. Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, putusan tersebut juga tidak berarti MK mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, antara lain karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut dalam mekanisme sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Perbedaan antara temuan mengenai bukti pendidikan dan amar putusan inilah yang menjadi inti persoalan. Menyimpulkan bahwa MK telah menyatakan ijazah Gibran sah tidak sesuai dengan isi putusan. Sebaliknya, menyatakan MK telah membatalkan jabatan Gibran juga tidak tepat karena mahkamah tidak mengambil keputusan tersebut.

Tempo Mengklarifikasi Klaim yang Beredar

Dalam artikel berjudul “Keliru: Mahkamah Konstitusi Putuskan Ijazah Wapres Gibran Sah”, Tempo membahas klaim yang menghubungkan putusan MK dengan kesimpulan bahwa ijazah Gibran telah dinyatakan sah. Pemeriksaan fakta ini penting karena informasi mengenai putusan pengadilan sering kali disebarkan melalui judul singkat, potongan berita, gambar, atau unggahan media sosial yang tidak menyertakan konteks hukum secara utuh.

Putusan pengadilan harus dibaca dengan membedakan fakta yang ditemukan selama persidangan, pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan yang menentukan hasil perkara. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, tetapi tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama seperti yang dibentuk oleh narasi di media sosial.

Dalam perkara ini, MK membahas ketersediaan bukti yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran. Akan tetapi, persoalan kedudukan hukum para pemohon menjadi faktor penting yang membuat permohonan tidak dapat diterima. Dengan demikian, hasil perkara tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi pernyataan bahwa MK telah mengesahkan ijazah Gibran.

Pembaca dapat membandingkan klaim tersebut dengan dokumen resmi melalui artikel Cek Fakta Tempo dan pemberitaan resmi di situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MK Tidak Menemukan Bukti yang Meyakinkan

Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Temuan tersebut muncul setelah mahkamah mempelajari bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap selama persidangan. Perhatian majelis hakim antara lain tertuju pada dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan luar negeri, termasuk surat keterangan penyetaraan bernomor 9149/D.D1/KS/2019.

Menurut penjelasan yang disampaikan dalam persidangan, dokumen yang tersedia mencakup certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan mengenai nilai. MK menilai bahwa certificate of attendance dan dokumen lain yang dibahas dalam perkara tersebut tidak dengan sendirinya menerangkan bahwa seseorang telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Perlu dipahami bahwa pernyataan tersebut merupakan temuan mengenai bukti yang diperiksa dalam perkara yang sedang diadili. Pernyataan itu tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan mengenai seluruh riwayat pendidikan seseorang tanpa memeriksa dokumen dan keterangan lain yang relevan. Begitu pula, ketiadaan bukti yang dinilai meyakinkan oleh majelis dalam persidangan tidak sama dengan putusan yang secara eksplisit menyatakan bahwa suatu ijazah palsu.

Perbedaan istilah hukum ini penting untuk mencegah kesimpulan yang berlebihan. MK membicarakan apakah bukti yang tersedia dalam perkara dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan pendidikan sesuai ketentuan undang-undang. Mahkamah tidak menyatakan dalam amar putusannya bahwa ijazah Gibran sah, dan juga tidak menetapkan bahwa ijazah tersebut palsu.

Perbedaan Ijazah dan Surat Penyetaraan Pendidikan

Salah satu bagian penting dalam perkara ini adalah perbedaan antara dokumen kelulusan yang diterbitkan institusi pendidikan dan surat penyetaraan yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Keduanya memiliki fungsi administratif yang berbeda dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai dokumen yang identik.

Dalam persidangan pada 2 Oktober 2026, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri bukan proses menerbitkan ijazah baru atau menyatakan seseorang lulus dari suatu sekolah di Indonesia. Penyetaraan merupakan proses penilaian untuk menentukan padanan pendidikan yang ditempuh di luar negeri dalam sistem pendidikan nasional.

Dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi pendidikan yang menerbitkannya. Sementara itu, surat penyetaraan menerangkan hasil penilaian mengenai kesetaraan pendidikan berdasarkan dokumen yang diperiksa. Karena itu, penilaian terhadap surat penyetaraan perlu memperhatikan dokumen pendukung dan proses administrasi yang menjadi dasarnya.

Dalam perkara Gibran, pemerintah menjelaskan bahwa pengajuan penyetaraan pada 2019 mencakup dokumen riwayat pendidikan dari sejumlah institusi, termasuk SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, dan UTS Insearch di Australia. Proses penilaian, menurut keterangan kementerian dalam persidangan, mempertimbangkan aspek administratif serta substansi hasil belajar.

Meski demikian, keterangan mengenai proses administrasi tersebut tidak menghapus temuan yang disampaikan MK dalam putusannya. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setara SMA dalam berkas perkara yang diperiksa. Kedua hal ini harus ditempatkan sesuai konteksnya: penjelasan pemerintah mengenai proses penyetaraan dan penilaian majelis terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan.

Mengapa Gugatan Tidak Dapat Diterima?

Selain memeriksa persoalan bukti pendidikan, MK mempertimbangkan apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat penting dalam proses peradilan. Pihak yang mengajukan perkara harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk dapat meminta pengadilan memeriksa tuntutannya.

Permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pihak, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan beberapa warga negara. Mereka mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Para pemohon pada pokoknya meminta agar persoalan persyaratan pendidikan tersebut dinilai dalam kaitannya dengan penetapan pasangan calon dan hasil pemilihan presiden. Mereka juga meminta tindakan hukum terhadap status Gibran sebagai wakil presiden.

Namun, MK berpendapat bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan. Dalam mekanisme tersebut, pihak yang mempunyai kedudukan hukum adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024. Pelantikan tersebut menandai berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Karena itu, menurut MK, persoalan yang diajukan tidak tepat lagi ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima berbeda dari putusan yang mengabulkan permohonan atau yang secara substantif menyatakan seluruh dalil pemohon tidak benar. Dalam perkara ini, faktor kedudukan hukum menjadi bagian penting dari hasil akhirnya.

MK Tidak Membatalkan Jabatan Gibran

Walaupun mahkamah menyampaikan temuan mengenai bukti pendidikan, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut. Mahkamah menilai persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden secara substantif menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.

Hal ini menjelaskan mengapa hasil perkara tersebut tidak dapat dipahami hanya dari satu bagian pertimbangan hakim. Temuan mengenai bukti pendidikan tidak secara otomatis menghasilkan pembatalan jabatan. Pengadilan juga harus mempertimbangkan kewenangan, jenis perkara, kedudukan hukum pihak yang mengajukan permohonan, dan bentuk putusan yang dapat dijatuhkan.

Dengan demikian, terdapat dua kesimpulan yang harus dibedakan. Pertama, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA dalam perkara tersebut. Kedua, MK tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Kedua kesimpulan tersebut tercantum dalam konteks pertimbangan hukum yang berbeda. Mengabaikan salah satunya dapat menimbulkan gambaran yang tidak akurat mengenai isi putusan.

Pentingnya Membaca Putusan secara Utuh

Perkara ini menunjukkan pentingnya literasi informasi hukum di tengah cepatnya penyebaran konten digital. Informasi mengenai putusan pengadilan dapat berubah makna ketika hanya disampaikan melalui judul, potongan pernyataan, atau unggahan tanpa tautan ke sumber primer.

Dalam isu yang berkaitan dengan pejabat publik, pembaca perlu membedakan antara klaim yang beredar, temuan yang disampaikan hakim, keterangan dari lembaga pemerintah, dan hasil akhir perkara. Keempatnya dapat berkaitan, tetapi memiliki kedudukan yang berbeda dalam pemberitaan.

Pembaca juga sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa sebuah dokumen dinyatakan sah atau palsu apabila pengadilan tidak mengeluarkan amar yang secara tegas menetapkan hal tersebut. Pernyataan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan harus dibaca sesuai ruang lingkup perkara dan bukti yang diperiksa.

Untuk memastikan informasi, masyarakat dapat memeriksa artikel pemeriksaan fakta Tempo, membaca keterangan resmi MK, dan menelaah putusan perkara yang bersangkutan. Langkah ini membantu pembaca memahami apakah sebuah berita menyampaikan isi putusan secara akurat atau hanya menonjolkan sebagian pertimbangannya.

Kesimpulan

Klaim bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah tidak sesuai dengan isi putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. MK justru menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau sederajat dalam perkara tersebut.

Namun, putusan itu juga tidak menyatakan ijazah Gibran palsu dan tidak membatalkan jabatannya sebagai wakil presiden. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain karena persoalan kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang digunakan.

Oleh sebab itu, informasi mengenai perkara ini perlu disampaikan secara proporsional. Kesimpulan yang paling sesuai dengan dokumen resmi adalah bahwa MK tidak menyatakan ijazah Gibran sah dalam putusan tersebut, tetapi juga tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara itu. Memahami perbedaan ini menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menyederhanakan persoalan hukum yang kompleks.

Sumber: Tempo, rubrik Cek Fakta; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, keterangan resmi mengenai Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Lokasi:

Berbagi :