Survei CELIOS Ungkap 55 Persen Pemilih Prabowo Enggan Memilih Kembali pada Pilpres 2029

JAKARTA — Hasil evaluasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah menunjukkan adanya potensi perubahan dukungan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dalam laporan bertajuk Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 55 persen responden yang sebelumnya memilih Prabowo menyatakan tidak akan kembali memberikan suaranya kepada presiden tersebut apabila pemilihan presiden digelar saat survei dilakukan.

Temuan itu dipaparkan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam pemaparan laporan yang berlangsung secara virtual pada Minggu (11/10/2026). Hasil tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan CELIOS untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi rumah tangga, kebijakan publik, dan kepemimpinan nasional.

Dalam kelompok responden yang sebelumnya memilih Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024, sebanyak 27 persen menyatakan masih akan memilihnya kembali. Sementara itu, 19 persen responden lainnya belum menentukan pilihan atau menyatakan tidak tahu.

Angka tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pilihan politik responden pada pemilu sebelumnya dan niat memilih mereka pada saat survei dilakukan. Meski demikian, hasil penelitian tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai gambaran seluruh pemilih Indonesia atau sebagai kepastian mengenai hasil Pilpres 2029.

CELIOS Soroti Perubahan Preferensi Pemilih

Dalam pemaparan hasil penelitian, Bhima menjelaskan bahwa lebih dari separuh responden yang sebelumnya memilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya kembali jika pemilihan presiden dilaksanakan saat itu.

Temuan tersebut penting karena pemilih yang pernah memberikan dukungan kepada seorang kandidat merupakan salah satu kelompok yang dapat digunakan untuk menilai keberlanjutan dukungan politik. Perubahan preferensi di kelompok ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun partai politik pendukung.

Dukungan pemilih dalam pemilu tidak selalu bersifat permanen. Pemilih dapat mempertahankan pilihannya, beralih kepada kandidat lain, atau memilih untuk belum menentukan sikap. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman masyarakat selama pemerintahan berjalan hingga penilaian terhadap kebijakan ekonomi, pelayanan publik, dan komunikasi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, laporan CELIOS menempatkan kondisi ekonomi masyarakat sebagai salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Persoalan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan beban pengeluaran rumah tangga merupakan isu yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Namun, untuk memahami alasan setiap responden mengubah preferensi politiknya, diperlukan pembacaan terhadap keseluruhan hasil penelitian. Angka 55 persen tersebut secara khusus menggambarkan jawaban responden yang mengaku memilih Prabowo sebelumnya, bukan secara otomatis membuktikan bahwa seluruh responden menolak pemerintah atau memiliki alasan yang sama.

Tekanan Ekonomi Menjadi Sorotan

Salah satu persoalan yang disoroti dalam evaluasi CELIOS adalah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga, kenaikan harga barang dan jasa dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, membayar biaya pendidikan, menjaga kesehatan, serta memenuhi kewajiban keuangan lainnya.

Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, perubahan pengeluaran sehari-hari dapat terasa signifikan ketika tidak diimbangi peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut membuat persoalan daya beli menjadi salah satu isu yang berpotensi memengaruhi penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Harga bahan pangan, biaya transportasi, tagihan rumah tangga, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan merupakan beberapa komponen pengeluaran yang menjadi perhatian masyarakat. Ketika pengeluaran meningkat lebih cepat daripada pendapatan, rumah tangga dapat terpaksa mengurangi konsumsi, menunda pembelian kebutuhan tertentu, atau menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.

Dalam situasi seperti itu, kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai berdasarkan target makroekonomi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan realisasi program pemerintah tetap menjadi indikator penting, tetapi masyarakat juga ingin mengetahui apakah capaian tersebut benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, evaluasi terhadap pemerintahan tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran atau banyaknya program yang diumumkan. Pelaksanaan kebijakan, ketepatan sasaran bantuan, stabilitas harga, serta kemampuan menciptakan pekerjaan yang layak juga menjadi bagian dari penilaian publik.

Meski demikian, hubungan antara tekanan ekonomi dan perubahan pilihan politik tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu angka survei. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor, diperlukan data yang secara khusus menguji hubungan antara kondisi ekonomi responden dan keputusan politik mereka.

Pajak dan Kesempatan Kerja Ikut Menjadi Perhatian

Selain persoalan harga kebutuhan pokok, laporan yang dipublikasikan CELIOS juga menyoroti persepsi masyarakat terhadap pajak dan pungutan pemerintah serta efektivitas kebijakan penciptaan lapangan kerja.

Dalam pemberitaan mengenai laporan tersebut, sebanyak 82 persen responden disebut menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Sebanyak 11 persen tidak sependapat dengan penilaian tersebut, sedangkan 7 persen menyatakan tidak tahu.

Temuan ini menunjukkan bahwa beban fiskal menjadi salah satu persoalan yang dipersepsikan masyarakat sebagai tekanan ekonomi. Namun, penilaian responden mengenai beratnya pajak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kebijakan perpajakan tidak tepat. Penilaian tersebut perlu dipahami bersama dengan jenis pungutan yang dimaksud, tingkat pendapatan responden, serta manfaat layanan publik yang mereka rasakan.

Pemerintah menghadapi kebutuhan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Di sisi lain, kebijakan penerimaan negara perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta dunia usaha agar tidak menambah tekanan secara berlebihan.

Persoalan kesempatan kerja juga menjadi perhatian dalam laporan tersebut. Sebanyak 62 persen responden dilaporkan memberikan penilaian negatif terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Angka itu terdiri atas 38 persen yang menilai buruk dan 24 persen yang menilai setengah buruk.

Sementara itu, 23 persen responden memberikan penilaian cukup, sedangkan 14 persen memberikan penilaian positif, yang terdiri atas 9 persen menilai baik dan 5 persen menilai sangat baik. Persentase tersebut menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap kebijakan ketenagakerjaan cukup menonjol dalam hasil survei.

Ketersediaan lapangan kerja merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai penciptaan pekerjaan yang memadai dapat membuat manfaat pembangunan terasa tidak merata. Begitu pula, kesempatan kerja yang tersedia perlu dinilai dari segi upah, kepastian hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan kesesuaian keterampilan.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menurunkan angka pengangguran secara statistik, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang memadai.

Banyak Rumah Tangga Merasa Kondisi Ekonomi Memburuk

Hasil evaluasi CELIOS juga menyoroti persepsi responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan satu tahun sebelumnya.

Dalam laporan yang diberitakan sejumlah media, sebanyak 53 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk. Sebanyak 31 persen merasa kondisinya tidak berubah, sedangkan 16 persen menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka membaik.

Persepsi tersebut memberikan gambaran mengenai pengalaman ekonomi yang dirasakan responden. Ketika lebih banyak rumah tangga merasa kondisi keuangannya memburuk daripada membaik, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan kebijakan ekonomi mampu memberikan manfaat yang lebih luas.

Meski demikian, persepsi ekonomi rumah tangga tidak selalu identik dengan seluruh indikator ekonomi nasional. Kondisi setiap keluarga dapat berbeda bergantung pada jenis pekerjaan, besarnya pendapatan, jumlah anggota keluarga, lokasi tempat tinggal, dan pengeluaran rutin.

Seseorang yang mengalami peningkatan pendapatan, misalnya, masih dapat merasa kondisi keuangannya memburuk apabila biaya tempat tinggal, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari meningkat lebih cepat. Sebaliknya, rumah tangga lain mungkin merasa lebih baik karena mendapatkan pekerjaan baru atau mengalami peningkatan usaha.

Oleh sebab itu, data persepsi masyarakat perlu dibaca bersama indikator ekonomi lainnya, termasuk inflasi, pertumbuhan upah, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan perkembangan daya beli.

Bagi pemerintah, hasil semacam ini dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi apakah program yang dijalankan telah menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi wilayah atau kelompok pendapatan yang masih menghadapi tekanan ekonomi lebih besar.

Penilaian terhadap Kinerja Presiden dan Wakil Presiden

Laporan CELIOS tidak hanya membahas preferensi politik, tetapi juga memuat evaluasi terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Dalam hasil penilaian yang diberitakan, kalangan ahli memberikan skor 2,8 dari skala 10 terhadap kinerja Prabowo. Sementara itu, kelompok masyarakat umum memberikan skor 4,6. Adapun kinerja Gibran memperoleh skor 2,2 dari kalangan ahli.

Perbedaan nilai antara kelompok ahli dan masyarakat umum memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dipengaruhi oleh sudut pandang dan pengalaman masing-masing kelompok. Kalangan ahli mungkin lebih banyak mempertimbangkan arah kebijakan, kualitas tata kelola, dan konsekuensi jangka panjang, sedangkan masyarakat dapat menilai pemerintah berdasarkan pengalaman langsung dalam mengakses layanan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, angka tersebut tetap harus dipahami sebagai hasil penilaian dalam penelitian CELIOS, bukan sebagai ukuran tunggal yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Hasil evaluasi dari lembaga lain dapat berbeda karena perbedaan pertanyaan, metode penelitian, komposisi responden, serta waktu pengumpulan data.

Dalam sistem demokrasi, evaluasi terhadap pejabat publik merupakan bagian dari proses pengawasan. Hasil penelitian yang kritis dapat digunakan sebagai masukan, tetapi kesimpulannya perlu diuji melalui keterbukaan metodologi, kualitas data, dan perbandingan dengan indikator lain.

Bagaimana Metodologi Survei Perlu Dipahami?

Sebelum menarik kesimpulan politik dari hasil survei, masyarakat perlu memperhatikan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Berdasarkan informasi yang diberitakan mengenai penelitian tersebut, survei masyarakat umum CELIOS melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi. Pengumpulan data dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Penelitian menggunakan pendekatan nonprobability sampling melalui Meta Ads, kemudian dilengkapi dengan pembobotan atau weighting.

Metode nonprobability sampling berarti responden tidak dipilih melalui mekanisme pengambilan sampel acak yang memberikan peluang terukur kepada setiap anggota populasi untuk terpilih. Rekrutmen melalui iklan digital juga berpotensi menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda dalam akses internet, kebiasaan bermedia sosial, dan kesediaan mengikuti survei.

Pembobotan dapat digunakan untuk menyesuaikan komposisi data berdasarkan karakteristik tertentu. Namun, pembobotan tidak secara otomatis menghilangkan seluruh potensi bias dari proses perekrutan responden.

Karena itu, hasil survei perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan metode tersebut. Angka 55 persen memberikan informasi mengenai jawaban responden dalam penelitian CELIOS, tetapi tidak seharusnya diperlakukan sebagai persentase pasti dari seluruh pemilih Prabowo di Indonesia.

Untuk menilai kekuatan temuan secara lebih menyeluruh, pembaca juga perlu melihat kuesioner, rincian karakteristik responden, metode pembobotan, dan penjelasan teknis lain yang tersedia dalam laporan lengkap. Perbandingan dengan survei yang menggunakan metode berbeda juga dapat membantu memberikan gambaran yang lebih utuh.

Respons Politik dan Pentingnya Evaluasi Pemerintah

Hasil evaluasi CELIOS memunculkan perdebatan mengenai cara menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Laporan tersebut menjadi salah satu masukan yang dapat digunakan untuk membahas efektivitas kebijakan, sementara pihak pemerintah dan partai pendukung memiliki ruang untuk menjelaskan capaian serta argumentasi mereka.

Dalam perkembangan pemberitaan pada 13 Oktober 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa hasil survei, kajian, dan kritik dari masyarakat maupun lembaga independen merupakan bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah.

Di sisi lain, Partai Gerindra mengkritik laporan CELIOS dan menilai penilaian tersebut tidak objektif. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyatakan bahwa sejumlah penilaian dalam laporan itu tidak disertai bukti yang memadai. Ia juga menilai kritik terhadap dampak kebijakan pemerintah terlalu berlebihan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya menguji klaim berdasarkan data dan metodologi yang dapat diperiksa. Kritik terhadap pemerintah perlu disampaikan secara terbuka, sementara tanggapan dari pihak yang dikritik juga perlu dinilai berdasarkan bukti yang diajukan.

Dalam proses evaluasi kebijakan, perdebatan tidak seharusnya berhenti pada perselisihan mengenai angka atau penilaian politik. Hal yang lebih penting adalah apakah kritik tersebut dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang benar-benar dialami masyarakat dan mendorong perbaikan kebijakan.

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai salah satu bahan untuk menilai efektivitas program, sedangkan lembaga riset perlu menyampaikan temuan secara transparan dan menjelaskan keterbatasan penelitian. Masyarakat juga perlu membandingkan informasi dari berbagai sumber sebelum membentuk kesimpulan.

Pilpres 2029 Masih Dipengaruhi Banyak Faktor

Temuan bahwa 55 persen responden yang sebelumnya memilih Prabowo tidak ingin memilihnya kembali menjadi catatan penting bagi dinamika politik menuju Pilpres 2029. Meski demikian, hasil tersebut tidak berarti peluang Prabowo untuk kembali terpilih telah tertutup.

Preferensi pemilih masih dapat berubah dalam beberapa tahun mendatang. Kinerja pemerintah, kondisi ekonomi, perkembangan program prioritas, munculnya kandidat lain, serta strategi partai politik akan ikut memengaruhi dinamika pemilihan.

Selain itu, jawaban responden ketika survei dilakukan tidak selalu sama dengan keputusan yang akan mereka ambil ketika pemungutan suara berlangsung. Pemilih yang saat ini menyatakan tidak akan memilih kembali seorang kandidat dapat mengubah sikapnya, sebagaimana pemilih yang masih mendukung juga dapat mengevaluasi ulang pilihannya.

Bagi partai politik, hasil survei tersebut dapat menjadi pengingat bahwa dukungan dalam pemilu sebelumnya perlu dipelihara melalui kinerja dan komunikasi yang konsisten. Sementara itu, bagi pemerintah, persoalan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan efektivitas pelayanan publik merupakan beberapa aspek yang layak mendapat perhatian dalam evaluasi kebijakan.

Pada akhirnya, penilaian terhadap pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau dukungan politik, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil penelitian CELIOS menjadi salah satu potret persepsi publik pada periode pengumpulan data tertentu. Temuan itu dapat membuka ruang diskusi mengenai arah kebijakan pemerintah, tetapi tetap perlu dibaca secara proporsional dengan memperhatikan metode survei dan perkembangan kondisi nasional.

Menjelang Pilpres 2029, perkembangan ekonomi dan evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan menjadi bagian penting dari dinamika politik. Seberapa jauh perubahan preferensi yang ditemukan CELIOS akan bertahan hingga pemilu mendatang masih harus dilihat melalui perkembangan berikutnya dan hasil penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sumber Referensi

• Center of Economic and Law Studies (CELIOS), laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
• Suara.com, pemberitaan mengenai hasil survei preferensi pemilih Prabowo untuk Pilpres 2029.
• Dream.co.id, pemberitaan mengenai hasil evaluasi CELIOS dan kondisi ekonomi responden.
• ANTARA News, pemberitaan mengenai tanggapan Partai Gerindra terhadap laporan CELIOS.

Catatan redaksi: Angka dan penilaian dalam artikel ini merujuk pada laporan serta pemberitaan yang disebutkan. Hasil survei menggambarkan jawaban responden dan tidak dapat diperlakukan sebagai prediksi pasti hasil Pilpres 2029.

```

Lokasi:

Berbagi :