Pemerintah Klaim Keberhasilan Pemadaman Darat Karhutla di Atas 80 Persen, 60.177 Personel Dikerahkan

JAKARTA, DUKROI NEWS — Pemerintah melaporkan tingkat keberhasilan operasi darat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia rata-rata telah mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Meski demikian, upaya penanganan masih berlangsung di enam provinsi dengan total luas lahan sekitar 639 hektare yang masih dalam proses pemadaman.

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan dari berbagai instansi. Operasi tersebut diprioritaskan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, dua wilayah yang menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menerima laporan perkembangan penanganan kebakaran, termasuk kondisi di sejumlah daerah terdampak, kebutuhan personel, serta strategi pemadaman yang dilakukan melalui jalur darat dan udara.

Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Langkah ini dilakukan menjelang periode peralihan menuju musim hujan yang diperkirakan mulai meluas pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

60.177 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Memadamkan Karhutla

Pemerintah mengandalkan operasi darat sebagai salah satu upaya utama untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 60.177 personel gabungan dilibatkan dalam kegiatan pemadaman di sejumlah wilayah yang masih mengalami kebakaran.

Personel tersebut berasal dari berbagai unsur, antara lain petugas pemadam kebakaran, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, serta relawan.

Keterlibatan berbagai instansi diperlukan untuk memperkuat penanganan di lapangan, terutama di wilayah yang memiliki area kebakaran luas atau membutuhkan dukungan personel dan peralatan dalam jumlah besar.

Operasi darat mencakup kegiatan pemadaman langsung di lokasi kebakaran serta penanganan titik api yang masih aktif. Petugas juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar api tidak merambat ke area lain yang belum terdampak.

Menurut laporan yang disampaikan pemerintah, tingkat keberhasilan operasi pemadaman darat rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.

Angka tersebut menjadi indikator yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan perkembangan operasi pemadaman. Namun, capaian itu tidak serta-merta berarti seluruh kebakaran di Indonesia telah terkendali atau semua lahan yang terdampak sudah dinyatakan aman.

Masih adanya ratusan hektare lahan yang dalam proses pemadaman menunjukkan bahwa petugas tetap menghadapi pekerjaan yang harus diselesaikan. Kondisi di lapangan dapat berbeda-beda, bergantung pada luas area terbakar, akses menuju lokasi, cuaca, ketersediaan air, serta karakteristik vegetasi dan tanah.

Karena itu, pemerintah terus mengerahkan personel dan sumber daya pendukung untuk mempercepat penanganan di wilayah yang masih membutuhkan perhatian.

Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Jadi Prioritas

Dalam perkembangan terbaru, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi dua provinsi yang mendapat perhatian utama dalam operasi penanganan karhutla.

Kedua wilayah tersebut masuk dalam daftar daerah yang memerlukan penanganan intensif karena kebakaran masih berlangsung dan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta petugas di lapangan.

Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang memerlukan penanganan khusus ketika terjadi kebakaran. Pada kondisi tertentu, api dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga tidak selalu terlihat dari permukaan.

Karakteristik tersebut membuat proses pemadaman dapat berlangsung lebih lama. Petugas tidak hanya perlu mengatasi api yang terlihat, tetapi juga memastikan bara di dalam tanah tidak kembali menyala ketika kondisi lingkungan mendukung terjadinya kebakaran.

Sementara itu, Sumatera Selatan juga menjadi fokus penanganan pemerintah. Operasi pemadaman di wilayah ini memerlukan dukungan personel, peralatan, serta strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokasi kebakaran.

Penentuan prioritas penanganan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya. Dengan memusatkan perhatian pada wilayah yang masih membutuhkan penanganan intensif, pemerintah berupaya mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi risiko meluasnya area terdampak.

Meski demikian, upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di kedua provinsi tersebut. Sejumlah daerah lain di Sumatera dan Kalimantan juga masih termasuk dalam cakupan penanganan karhutla.

Sekitar 639 Hektare Lahan Masih dalam Proses Pemadaman

Berdasarkan laporan pemerintah, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman. Angka tersebut menggambarkan luas lahan yang masih menjadi sasaran penanganan pada saat laporan disampaikan, bukan keseluruhan luas lahan yang telah terbakar sepanjang tahun.

Enam provinsi yang menjadi perhatian dalam penanganan tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Dalam keterangan pemerintah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut luas lahan yang masih ditangani mencapai sekitar 639,23 hektare. Sebagian besar perhatian diarahkan ke Kalimantan Tengah, termasuk kebakaran yang dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Pembedaan antara luas lahan yang masih ditangani dan total luas lahan yang telah terbakar penting agar informasi mengenai perkembangan karhutla dapat dipahami secara tepat. Luas lahan yang masih dalam proses pemadaman dapat berubah seiring dengan keberhasilan petugas mengendalikan api maupun munculnya kebakaran baru.

Penanganan pada kawasan yang sulit dijangkau juga memerlukan strategi tersendiri. Keterbatasan akses darat, kondisi vegetasi, sumber air, dan cuaca dapat memengaruhi kecepatan petugas mencapai lokasi serta melaksanakan pemadaman.

Oleh sebab itu, pemerintah mengombinasikan pengerahan personel di darat dengan dukungan operasi udara untuk menjangkau titik-titik kebakaran tertentu.

Selain memadamkan api yang telah muncul, pencegahan kebakaran baru juga menjadi perhatian. Kebakaran yang kembali muncul dapat menambah beban operasi dan membuat personel harus membagi sumber daya di antara sejumlah lokasi.

Operasi Water Bombing Dilanjutkan untuk Menjangkau Titik Api

Selain operasi darat, pemerintah melanjutkan pemadaman melalui jalur udara menggunakan metode water bombing atau pengeboman air.

Metode tersebut dilakukan dengan bantuan helikopter maupun pesawat yang membawa air untuk dijatuhkan ke area kebakaran. Operasi ini dapat membantu petugas menangani titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau memerlukan dukungan pemadaman dari udara.

Pemadaman udara bukan pengganti operasi darat, melainkan bagian dari strategi penanganan terpadu. Setelah air dijatuhkan dari udara, petugas di lapangan tetap perlu melakukan pemantauan dan penanganan lanjutan sesuai dengan kondisi kebakaran.

Efektivitas operasi udara juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti cuaca, jarak pandang, kondisi angin, ketersediaan armada, serta lokasi sumber air. Apabila kondisi penerbangan tidak memungkinkan, pelaksanaan operasi dapat mengalami penyesuaian.

Di wilayah yang sulit dijangkau, dukungan udara dapat membantu mempercepat penanganan. Sementara itu, personel darat tetap berperan dalam mengendalikan api, memeriksa area terdampak, dan memastikan titik kebakaran tidak kembali meluas.

Kombinasi dua metode tersebut diharapkan membuat operasi penanggulangan berjalan lebih efektif, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan hutan yang luas atau memiliki akses terbatas.

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan Menjelang Musim Hujan

Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan karhutla. Upaya ini diarahkan untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan agar peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran dapat ditingkatkan.

OMC menjadi salah satu langkah pendukung di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung. Pemerintah memperhatikan prakiraan cuaca dan perkiraan awal musim hujan yang diperkirakan mulai meluas pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

Hujan dapat membantu membasahi vegetasi dan permukaan tanah sehingga kondisi lingkungan menjadi kurang mendukung penyebaran api. Namun, pengaruhnya terhadap kebakaran bergantung pada intensitas, durasi, dan sebaran hujan, serta kondisi lahan yang terdampak.

Pada lahan gambut, misalnya, hujan di permukaan belum tentu langsung menghilangkan bara yang berada di lapisan tanah lebih dalam. Karena itu, pemeriksaan lapangan dan pemantauan setelah pemadaman tetap diperlukan.

OMC juga tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi karhutla. Upaya tersebut perlu berjalan bersama pemadaman langsung, pemantauan titik api, kesiapsiagaan petugas, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali muncul.

Perubahan cuaca yang mendukung dapat membantu operasi, tetapi keberhasilan penanganan tetap memerlukan kerja berkelanjutan dari petugas dan koordinasi antarlembaga.

Pemerintah berharap kondisi cuaca pada periode peralihan musim dapat mendukung upaya pemadaman di daerah-daerah yang masih mengalami kebakaran.

Empat Provinsi Dilaporkan Menunjukkan Perkembangan Lebih Baik

Di tengah penanganan yang masih berlangsung, pemerintah melaporkan perkembangan yang lebih baik di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.

Perbaikan kondisi di empat provinsi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengaturan fokus operasi. Pemerintah tetap perlu memantau situasi untuk memastikan api tidak kembali meluas dan titik kebakaran baru dapat ditangani sedini mungkin.

Perkembangan yang membaik tidak berarti seluruh risiko kebakaran di wilayah tersebut telah hilang. Kondisi lingkungan, tingkat kekeringan lahan, dan cuaca dapat berubah sehingga pemantauan perlu terus dilakukan.

Pemerintah daerah dan petugas di lapangan memiliki peran penting dalam memberikan informasi terbaru mengenai kondisi kebakaran. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasi lanjutan.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar pengerahan sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Daerah dengan kondisi kebakaran yang lebih berat dapat memerlukan dukungan tambahan, sementara wilayah yang mulai terkendali tetap membutuhkan langkah pencegahan.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya menjaga kondisi yang telah membaik agar tidak kembali memburuk.

Presiden Prabowo Minta Seluruh Sumber Daya Dioptimalkan

Presiden Prabowo Subianto meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat. Seluruh sumber daya yang tersedia diarahkan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat itu, pemerintah menerima laporan mengenai luas lahan yang masih ditangani, pengerahan personel, serta pelaksanaan operasi darat dan udara.

Rapat tersebut turut melibatkan jajaran pemerintah pusat dan perwakilan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah serta unsur komando daerah militer dan kepolisian dari kedua provinsi tersebut.

Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kegiatan memadamkan api. Upaya tersebut juga membutuhkan pengawasan wilayah, kesiapan peralatan, dukungan logistik, komunikasi antarlembaga, serta langkah untuk mengurangi kemungkinan kebakaran berulang.

Arahan untuk mengoptimalkan sumber daya menempatkan percepatan pemadaman dan pencegahan perluasan kebakaran sebagai sasaran utama. Pelaksanaannya bergantung pada koordinasi di lapangan dan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi aktual.

Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai perkembangan operasi disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Data tentang luas lahan yang masih terbakar, daerah yang menjadi prioritas, dan langkah penanganan membantu publik memahami situasi yang sedang berlangsung.

Dampak Karhutla terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan dampak luas, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling sering menjadi perhatian adalah asap akibat pembakaran vegetasi dan material organik.

Asap karhutla dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Paparan asap juga berpotensi menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, serta memperburuk gangguan pernapasan, terutama pada kelompok rentan.

Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit pernapasan perlu memberikan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk. Masyarakat sebaiknya mengikuti informasi kualitas udara dan imbauan resmi dari instansi terkait, khususnya jika tinggal di sekitar wilayah terdampak.

Selain dampak terhadap kesehatan, kebakaran juga dapat merusak habitat satwa, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengurangi kualitas lahan. Pada kawasan gambut, kebakaran dapat menimbulkan persoalan yang lebih kompleks karena material organik di dalam tanah berpotensi terus membara.

Aktivitas ekonomi masyarakat juga dapat terganggu apabila kebakaran memengaruhi perkebunan, kegiatan transportasi, sekolah, maupun pekerjaan sehari-hari. Tingkat dampak bergantung pada lokasi, durasi kebakaran, serta luas wilayah yang terpapar.

Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla perlu dilihat tidak hanya dari proses pemadaman, tetapi juga dari upaya mengurangi dampak terhadap masyarakat dan mencegah kebakaran kembali terjadi.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan titik api kepada aparat atau petugas setempat. Informasi yang cepat dan akurat dapat membantu petugas menentukan lokasi yang perlu segera ditangani.

Pencegahan Menjadi Kunci untuk Mengurangi Risiko Kebakaran Berulang

Pengerahan puluhan ribu personel dan penggunaan berbagai metode pemadaman menunjukkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani karhutla. Namun, penanganan setelah kebakaran terjadi perlu disertai langkah pencegahan agar risiko kejadian serupa dapat ditekan.

Pencegahan dapat dilakukan melalui pemantauan wilayah rawan kebakaran, kesiapan petugas, penyediaan sumber air, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya membakar lahan.

Perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran juga perlu memastikan prosedur pencegahan dan penanganan darurat berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas setempat dapat membantu mempercepat respons ketika ditemukan titik api.

Di tingkat masyarakat, kewaspadaan terhadap munculnya asap atau api di kawasan hutan dan lahan perlu ditingkatkan, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran kebakaran.

Pemantauan yang konsisten menjadi penting karena keberhasilan memadamkan satu titik api belum tentu menghilangkan seluruh potensi kebakaran di wilayah sekitarnya. Api dapat kembali muncul apabila masih terdapat bara atau kondisi lahan tetap rentan.

Dengan menggabungkan pemadaman, pemantauan, pencegahan, dan koordinasi antarlembaga, pemerintah diharapkan dapat mengurangi luas wilayah terdampak sekaligus menekan risiko kebakaran berulang.

Pemerintah Masih Berupaya Mengendalikan Kebakaran di Enam Provinsi

Hingga laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di enam provinsi dengan sekitar 639 hektare lahan dalam proses pemadaman. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama, sedangkan kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan lebih baik.

Pemerintah menyebut operasi darat mencatat tingkat keberhasilan rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Upaya tersebut didukung oleh 60.177 personel gabungan, operasi udara melalui water bombing, serta optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran.

Perkembangan penanganan selanjutnya akan bergantung pada kondisi di lapangan, dukungan cuaca, kemampuan petugas menjangkau lokasi, dan keberhasilan mencegah munculnya titik api baru.

Pemerintah masih menghadapi pekerjaan untuk memastikan seluruh lokasi yang terbakar dapat ditangani secara tuntas. Oleh karena itu, pemantauan dan koordinasi tetap diperlukan agar perkembangan positif di sejumlah daerah dapat dipertahankan dan wilayah yang masih mengalami kebakaran memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

Lokasi:

Berbagi :