FBI Bongkar Ladang Laptop Korea Utara di AS, Pekerjanya Diduga Beroperasi dari Luar Negeri

DALLAS, Amerika Serikat — Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) membongkar jaringan yang diduga menjadi fasilitas penunjang bagi pekerja teknologi informasi (TI) Korea Utara untuk mendapatkan pekerjaan jarak jauh di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dalam operasi tersebut, aparat menyita sekitar 187 perangkat komputer dan melakukan penggeledahan di lebih dari 40 lokasi di Texas.

Operasi yang dikenal dengan nama Operation Lonestar Roundup itu diumumkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) pada 13 Oktober 2026. Penyelidikan mengungkap dugaan penggunaan identitas warga Amerika Serikat yang dicuri atau dipalsukan untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan AS, sementara pekerja yang menjalankan tugas tersebut diduga berada di luar negeri.

Jaringan itu diduga memanfaatkan perangkat laptop milik perusahaan yang ditempatkan di sejumlah rumah di Amerika Serikat. Melalui perangkat tersebut, pekerja yang berada di luar negeri dapat mengakses sistem perusahaan seolah-olah mereka bekerja dari wilayah Amerika Serikat.

Otoritas AS menduga skema tersebut tidak hanya berkaitan dengan penipuan rekrutmen dan pencurian identitas, tetapi juga berpotensi membuka akses ke sistem internal perusahaan. Pendapatan dari pekerjaan itu diyakini turut mengalir kepada entitas yang dikendalikan Korea Utara untuk mendukung program-program yang dikenai sanksi internasional.

FBI Sita 187 Perangkat dalam Operasi di Texas

Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa aparat melakukan penggeledahan di lebih dari 40 rumah di Texas yang diketahui atau dicurigai digunakan sebagai lokasi penampungan laptop atau laptop farms.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sekitar 187 perangkat laptop dan perangkat KVM. Di wilayah Texas Utara saja, aparat mengamankan sekitar 100 perangkat yang diduga digunakan dalam pelaksanaan skema tersebut.

Perangkat KVM merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna mengendalikan komputer melalui keyboard, monitor, dan mouse, termasuk dalam konfigurasi tertentu yang mendukung pengoperasian jarak jauh. Dalam kasus ini, perangkat tersebut diduga membantu pekerja di luar Amerika Serikat mengakses laptop yang secara fisik berada di rumah para fasilitator di AS.

Penyitaan perangkat menjadi bagian penting dari penyelidikan karena laptop yang disediakan perusahaan dapat berfungsi sebagai titik masuk ke jaringan kerja internal. Perangkat tersebut mungkin memiliki akses ke aplikasi, dokumen, sistem komunikasi, dan sumber daya digital lain yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Menurut keterangan resmi DOJ, operasi tersebut ditujukan untuk mengganggu jaringan yang membantu pekerja TI Korea Utara mendapatkan pekerjaan secara tidak sah dan menghasilkan pendapatan bagi rezim negara tersebut.

Otoritas penegak hukum AS juga menyoroti dugaan infiltrasi perusahaan melalui identitas palsu dan akses tersembunyi yang berada di dalam wilayah Amerika Serikat. Penyelidikan masih berlangsung dan aparat dapat mengungkap informasi tambahan apabila tersedia.

Pekerja Diduga Menggunakan Identitas Warga Amerika

Salah satu aspek utama dalam kasus ini adalah dugaan penggunaan identitas palsu untuk melewati proses perekrutan perusahaan.

Menurut dokumen dan keterangan resmi DOJ, pekerja TI Korea Utara diduga mengajukan lamaran untuk posisi jarak jauh dengan menggunakan identitas warga AS yang dicuri atau dokumen identitas yang dipalsukan. Mereka juga diduga memanfaatkan jaringan privat virtual atau VPN serta infrastruktur proksi untuk menyamarkan lokasi sebenarnya.

Melalui cara tersebut, perekrut dan perusahaan dapat memperoleh kesan bahwa kandidat merupakan pekerja yang berada di Amerika Serikat, padahal pekerjaan diduga dijalankan dari luar negeri.

Pekerjaan jarak jauh menjadi salah satu pintu masuk yang dimanfaatkan dalam skema tersebut karena perusahaan tidak selalu mewajibkan karyawan hadir secara fisik di kantor. Proses perekrutan, komunikasi, penyerahan tugas, dan pembayaran dapat berlangsung melalui platform digital.

Kondisi ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari berbagai wilayah. Namun, sistem yang sama juga dapat disalahgunakan apabila proses verifikasi identitas dan lokasi kerja tidak dilakukan secara memadai.

Dalam skema yang sedang diselidiki, identitas warga AS yang digunakan secara tidak sah juga berpotensi merugikan pemilik identitas asli. Data pribadi mereka dapat dikaitkan dengan pekerjaan, pendapatan, atau aktivitas yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan.

Penyalahgunaan identitas semacam ini dapat menimbulkan persoalan administratif, keuangan, dan hukum bagi korban. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan yang merekrut pekerja, tetapi juga individu yang identitasnya diduga digunakan tanpa izin.

Apa Itu Laptop Farm dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Istilah laptop farm merujuk pada lokasi yang menampung banyak komputer atau laptop untuk mendukung aktivitas digital tertentu. Dalam perkara yang diungkap FBI, lokasi tersebut diduga digunakan untuk membuat pekerja di luar negeri tampak seolah-olah menjalankan tugas dari Amerika Serikat.

Skema yang dijelaskan DOJ melibatkan beberapa pihak dengan peran berbeda.

Pertama, pekerja TI di luar negeri diduga mengajukan lamaran menggunakan identitas yang dicuri atau dipalsukan. Setelah diterima, mereka memperoleh laptop yang disediakan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Kedua, fasilitator yang berada di Amerika Serikat menerima dan menyimpan laptop tersebut di rumah mereka. Perangkat kemudian disiapkan agar dapat diakses dari jarak jauh.

Ketiga, perangkat lunak akses jarak jauh dan teknologi pendukung lainnya memungkinkan pekerja di luar negeri menjalankan tugas melalui komputer yang berada secara fisik di AS.

Dengan demikian, lokasi fisik laptop dapat berbeda dari lokasi orang yang mengoperasikannya. Bagi perusahaan yang hanya mengandalkan lokasi perangkat atau alamat jaringan sebagai indikator, situasi tersebut dapat menyulitkan proses identifikasi.

Keempat, pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan diduga disalurkan melalui jaringan tertentu, termasuk kepada rekening atau entitas yang dikendalikan pihak Korea Utara.

Dalam praktiknya, keberadaan laptop di Amerika Serikat tidak otomatis membuktikan bahwa orang yang menggunakannya berada di negara tersebut. Verifikasi harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti identitas pekerja, pola akses, konsistensi informasi, serta hasil pemeriksaan keamanan.

Penting dicatat bahwa penggunaan laptop farm tidak selalu merupakan tindakan ilegal. Penilaian terhadap kasus ini bergantung pada tujuan, pihak yang terlibat, penggunaan identitas, dan aktivitas yang dilakukan. Dalam perkara yang sedang diselidiki FBI, dugaan pelanggaran muncul karena fasilitas tersebut diduga digunakan untuk mendukung penipuan identitas dan perekrutan.

Lebih dari 70 Perusahaan AS Diduga Terdampak

Dalam pengumuman terpisah yang disampaikan pada 13 Oktober 2026, DOJ mengungkap perkembangan penyelidikan terhadap skema pekerja TI jarak jauh Korea Utara yang berdampak pada lebih dari 70 perusahaan Amerika Serikat.

Menurut dokumen dakwaan yang diumumkan dalam perkara terkait, skema tersebut diduga menghasilkan pendapatan sekitar 3 juta dolar AS. Pendapatan itu diyakini dikirim kepada entitas yang dikenai sanksi dan dikendalikan Korea Utara.

Perusahaan yang disebut terdampak berasal dari berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, komunikasi, dukungan keamanan siber, ritel, dan manufaktur.

Keragaman sektor tersebut menunjukkan bahwa ancaman pekerja TI dengan identitas palsu tidak terbatas pada perusahaan teknologi. Organisasi yang membutuhkan tenaga pengembang perangkat lunak, teknisi sistem, atau pekerja digital lainnya juga dapat menjadi sasaran.

Dalam pengumuman yang sama, DOJ menyebut dakwaan terhadap 14 orang dalam perkara terkait, dengan dua warga AS ditangkap. Langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengganggu jaringan yang diduga membantu pekerja Korea Utara mendapatkan pekerjaan secara curang.

Angka pendapatan sekitar 3 juta dolar AS merujuk pada skema yang dijelaskan dalam dakwaan terkait, bukan nilai kerugian yang telah dipastikan untuk setiap perusahaan atau jumlah yang secara khusus dihasilkan dari operasi penggeledahan di Texas.

Pembedaan ini penting karena sejumlah tindakan penegakan hukum dapat berlangsung bersamaan, tetapi memiliki lokasi, pihak yang didakwa, dan ruang lingkup penyelidikan yang berbeda.

Pendapatan Diduga Mendukung Program Korea Utara

Pemerintah AS menilai skema pekerja TI Korea Utara sebagai bagian dari upaya menghasilkan pendapatan melalui aktivitas yang melanggar hukum dan menghindari sanksi internasional.

Korea Utara telah lama menghadapi berbagai sanksi terkait program persenjataan dan aktivitas yang menjadi perhatian komunitas internasional. Dalam kasus ini, otoritas AS menduga pendapatan dari pekerjaan TI yang diperoleh melalui identitas palsu dapat dialirkan kepada entitas yang terkait dengan pemerintah Korea Utara.

Pekerjaan jarak jauh memungkinkan seseorang memberikan layanan digital kepada perusahaan di negara lain tanpa harus hadir secara fisik. Model tersebut sah dan digunakan secara luas dalam ekonomi digital. Namun, menurut penyelidikan AS, model itu diduga dimanfaatkan untuk menyamarkan identitas dan penerima manfaat sebenarnya dari pendapatan yang diperoleh.

FBI menyatakan bahwa penindakan terhadap fasilitas laptop tersebut dimaksudkan untuk memutus infrastruktur yang mendukung aktivitas tersebut. Pengamanan perangkat juga dapat membantu penyidik menelusuri komunikasi, akses sistem, hubungan antarpihak, dan aliran pembayaran yang berkaitan dengan dugaan skema.

Meski demikian, hubungan antara pendapatan pekerja dan pembiayaan program negara tetap harus dinilai berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Dugaan yang disampaikan aparat tidak boleh langsung diperlakukan sebagai putusan pengadilan terhadap seluruh orang atau organisasi yang disebut dalam penyelidikan.

Ancaman terhadap Keamanan Data Perusahaan

Selain dugaan penipuan dalam proses perekrutan, kasus ini menyoroti risiko keamanan siber yang muncul ketika seseorang memperoleh akses internal perusahaan dengan identitas yang tidak sah.

Karyawan TI sering membutuhkan hak akses terhadap sistem pengembangan perangkat lunak, basis data, layanan komputasi awan, dan perangkat administrasi. Tingkat akses tersebut dapat berbeda-beda, bergantung pada tanggung jawab dan kebutuhan pekerjaan.

Apabila identitas pekerja tidak diverifikasi dengan benar, perusahaan berisiko memberikan akses kepada pihak yang tidak semestinya. Risiko dapat meningkat apabila akun tersebut mempunyai izin luas atau dapat mengakses data sensitif.

DOJ menyatakan bahwa skema pekerja TI Korea Utara dalam sejumlah kasus sebelumnya juga dikaitkan dengan pencurian informasi sensitif dan pemerasan data. Namun, hal itu tidak berarti setiap perangkat yang disita dalam operasi Texas telah terbukti digunakan untuk mencuri data atau melakukan pemerasan.

Untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas berbahaya pada perangkat yang disita, penyidik perlu melakukan pemeriksaan forensik digital dan menghubungkan temuan teknis dengan bukti lain.

Perusahaan juga harus mempertimbangkan bahwa ancaman tidak selalu muncul dalam bentuk serangan siber yang langsung terlihat. Pihak yang memperoleh akses sebagai karyawan sah dapat memiliki kesempatan untuk membaca, menyalin, atau memindahkan informasi selama menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Karena itu, keamanan siber tidak cukup hanya mengandalkan perangkat lunak antivirus atau sistem pendeteksi serangan. Pengelolaan identitas, pembatasan hak akses, pemantauan aktivitas akun, dan pemeriksaan perangkat kerja merupakan bagian penting dari perlindungan perusahaan.

Langkah Pencegahan bagi Perusahaan yang Merekrut Pekerja Jarak Jauh

Kasus yang diungkap FBI memberikan sejumlah pelajaran bagi perusahaan yang merekrut pekerja dari jarak jauh, terutama untuk posisi yang mempunyai akses terhadap sistem internal.

Perusahaan perlu memastikan bahwa identitas kandidat dapat diverifikasi melalui proses yang konsisten. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku, melindungi data pribadi, dan menghindari diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan atau asal negara.

Selain pemeriksaan identitas, perusahaan dapat menerapkan wawancara langsung melalui video, pemeriksaan referensi profesional, dan verifikasi dokumen yang relevan. Informasi mengenai lokasi kerja juga perlu diperiksa secara proporsional, terutama apabila lokasi tersebut berkaitan dengan kewajiban kontrak, kepatuhan, atau keamanan.

Perusahaan sebaiknya menerapkan prinsip least privilege, yaitu memberikan akses hanya sebatas yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan. Akun karyawan tidak seharusnya secara otomatis memperoleh akses luas ke seluruh sistem perusahaan.

Pemantauan keamanan juga perlu dilakukan untuk mendeteksi pola masuk yang tidak biasa, perubahan perangkat, penggunaan akun dari lokasi yang tidak konsisten, serta aktivitas yang menyimpang dari kebutuhan pekerjaan.

Pengiriman laptop perusahaan harus disertai pencatatan aset, verifikasi penerima, dan kebijakan yang jelas mengenai lokasi penyimpanan serta pengoperasian perangkat. Jika suatu posisi mengharuskan pekerja berada di wilayah tertentu, perusahaan perlu memiliki mekanisme untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.

Terakhir, perusahaan harus menyiapkan prosedur penanganan insiden. Apabila ditemukan indikasi penggunaan identitas palsu atau akses tidak sah, tim keamanan perlu mengamankan bukti, mengevaluasi hak akses, dan melaporkan kejadian kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan.

Penyelidikan FBI Masih Berlangsung

Operasi Lonestar Roundup memperlihatkan bahwa penipuan rekrutmen digital dapat melibatkan lebih dari sekadar pelamar dan perusahaan. Infrastruktur perangkat, fasilitator lokal, teknologi akses jarak jauh, dan saluran pembayaran dapat menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas.

Penyitaan sekitar 187 perangkat dan penggeledahan lebih dari 40 rumah di Texas menjadi langkah penegakan hukum untuk mengganggu dugaan operasi tersebut. Sementara itu, pengumuman DOJ mengenai perusahaan terdampak, pendapatan yang dihasilkan, dan dakwaan terhadap sejumlah individu menunjukkan bahwa penyelidikan juga menyasar pihak-pihak yang diduga membantu skema tersebut.

FBI dan DOJ masih melanjutkan penyelidikan. Bukti yang diperoleh dari perangkat dan lokasi yang digeledah dapat membantu menentukan peran masing-masing pihak serta memperjelas kemungkinan pelanggaran tambahan.

Hingga proses hukum menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum, tuduhan dalam dokumen pengadilan tetap harus diperlakukan sebagai dugaan. Setiap terdakwa berhak atas praduga tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan sesuai hukum.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi perusahaan bahwa perekrutan pekerja jarak jauh membutuhkan keseimbangan antara kemudahan operasional dan keamanan. Ketika identitas, lokasi kerja, dan akses perangkat tidak diverifikasi secara memadai, sistem yang dirancang untuk mendukung produktivitas dapat disalahgunakan untuk penipuan dan aktivitas yang mengancam keamanan data.

Lokasi:

Berbagi :