Denny Indrayana dan Refly Harun Dorong DPD RI Inisiasi Pemakzulan Gibran, Tak Perlu Menunggu DPR

Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Tamsil Linrung di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Selasa (13/10/2026). Dalam audiensi itu, Denny dan Refly menyampaikan pandangan mengenai pertimbangan hukum dalam putusan MK yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Keduanya berharap persoalan tersebut memperoleh perhatian serius melalui mekanisme ketatanegaraan yang tersedia. Mereka juga mendorong agar DPD RI mengkaji kemungkinan mengambil langkah strategis sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya.

Meski demikian, usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi DPD RI untuk memulai proses pemakzulan. Gagasan itu masih berupa aspirasi yang memerlukan kajian hukum lebih lanjut, termasuk mengenai kewenangan setiap lembaga negara dan prosedur yang harus ditempuh berdasarkan konstitusi.

Denny Indrayana dan Refly Harun Sampaikan Aspirasi kepada DPD

Audiensi dengan pimpinan DPD RI menjadi salah satu upaya Denny Indrayana dan Refly Harun untuk membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan kelembagaan. Keduanya menilai bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati secara serius, terutama apabila terdapat aspek yang menurut mereka memerlukan tindak lanjut melalui mekanisme ketatanegaraan.

Dalam pertemuan itu, Denny menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi mengenai tindak lanjut atas putusan MK. Ia menyebut bahwa pihaknya telah diterima dengan baik oleh Tamsil Linrung dan menyampaikan pandangan mereka terkait persoalan hukum yang menjadi perhatian.

Menurut Denny, pembahasan tidak hanya berfokus pada persoalan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024, tetapi juga pada bagaimana pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan konstitusi seharusnya ditanggapi oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menyoroti pentingnya tindak lanjut yang jelas terhadap pertimbangan hukum tersebut. Dalam pandangannya, persoalan itu tidak cukup hanya menjadi bahan perdebatan publik, tetapi perlu dikaji melalui jalur hukum dan kelembagaan yang relevan.

Namun, pandangan tersebut merupakan posisi yang disampaikan oleh Denny dan Refly dalam audiensi. Penilaian mengenai ada atau tidaknya dasar konstitusional untuk melanjutkan proses pemakzulan tetap harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan mekanisme resmi yang ditetapkan konstitusi.

Mengapa DPD Diminta Mengambil Peran Lebih Awal?

Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah dorongan agar DPD RI tidak hanya menunggu langkah dari DPR. Denny dan Refly berharap lembaga perwakilan daerah itu dapat mengkaji kemungkinan mengambil peran strategis sejak awal, terutama dalam pembahasan persoalan yang mereka anggap berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR dan DPD memiliki kedudukan, fungsi, serta kewenangan yang berbeda. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan DPD memiliki kewenangan yang secara konstitusional berhubungan dengan sejumlah urusan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbedaan kewenangan tersebut menjadi aspek penting dalam menilai usulan yang disampaikan Denny dan Refly. Keinginan agar DPD berperan lebih aktif tidak dengan sendirinya berarti lembaga tersebut dapat mengambil alih kewenangan DPR atau menjalankan seluruh tahapan proses pemakzulan secara mandiri.

Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap usulan mengenai keterlibatan lembaga negara perlu diuji berdasarkan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD 1945.

Dorongan kepada DPD dalam audiensi tersebut lebih tepat dipahami sebagai permintaan agar lembaga itu mengkaji kemungkinan langkah yang dapat ditempuh dalam batas kewenangannya. Apakah kajian tersebut nantinya menghasilkan keputusan atau rekomendasi tertentu merupakan hal yang berbeda dan masih bergantung pada proses internal serta penilaian hukum DPD RI.

Putusan MK Menjadi Pokok Pembahasan

Persoalan yang dibawa Denny Indrayana dan Refly Harun berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Putusan pengadilan konstitusi kerap menjadi perhatian publik karena memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara konstitusional tertentu, MK mempunyai peran dalam menjaga agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan UUD 1945.

Dalam konteks ini, Denny dan Refly menilai bahwa pertimbangan hukum yang mereka soroti perlu mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme yang tersedia. Keduanya berupaya mendorong pembahasan lebih lanjut agar persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai isi putusan.

Meski begitu, perlu dibedakan antara amar putusan, pertimbangan hukum hakim, dan penafsiran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan tersebut. Ketiganya tidak selalu memiliki pengertian atau konsekuensi hukum yang sama.

Pertimbangan hukum dapat memberikan penjelasan mengenai alasan pengadilan mencapai suatu kesimpulan. Namun, untuk menentukan konsekuensi hukum tertentu, isi putusan secara lengkap harus dibaca dan dianalisis bersama dengan peraturan yang relevan.

Demikian pula, usulan pemakzulan yang disampaikan oleh pihak tertentu tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran konstitusi yang memenuhi persyaratan pemberhentian wakil presiden. Penilaian tersebut harus melalui proses yang sah dan didasarkan pada ketentuan konstitusi.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai persoalan ini memerlukan ketelitian agar perbedaan antara kritik hukum, aspirasi politik, dan keputusan hukum yang mengikat tidak tercampur dalam pemberitaan maupun diskusi publik.

Denny Sebut Kemungkinan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Dalam penjelasannya, Denny juga menyinggung kemungkinan menempuh jalur sengketa kewenangan lembaga negara apabila DPR tidak mengambil inisiatif sebagaimana yang mereka harapkan.

Gagasan tersebut berkaitan dengan persoalan mengenai bagaimana kewenangan konstitusional lembaga negara dijalankan dan bagaimana suatu perselisihan kewenangan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Namun, mekanisme tersebut mempunyai persyaratan tersendiri dan tidak dapat digunakan secara otomatis hanya karena suatu lembaga tidak mengambil langkah yang diinginkan pihak lain.

Untuk menentukan apakah suatu persoalan dapat diajukan sebagai sengketa kewenangan lembaga negara, perlu diperiksa terlebih dahulu siapa pihak-pihak yang bersengketa, kewenangan konstitusional apa yang dipersoalkan, serta apakah perkara tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kemungkinan yang disebut Denny masih harus dipahami sebagai gagasan atau opsi hukum yang dikemukakan dalam audiensi, bukan sebagai proses sengketa yang telah resmi diajukan maupun perkara yang sudah diperiksa MK.

Apabila opsi tersebut benar-benar hendak ditempuh, analisis hukum yang menyeluruh diperlukan untuk menilai dasar pengajuan, kedudukan hukum para pihak, dan relevansinya dengan persoalan yang sedang dibahas.

Langkah itu juga tidak serta-merta menjamin bahwa proses pemakzulan dapat dimulai. Sengketa kewenangan lembaga negara dan mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan dua persoalan hukum yang memiliki karakter serta prosedur berbeda.

Tanggapan Tamsil Linrung terhadap Aspirasi yang Disampaikan

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menerima Denny Indrayana dan Refly Harun dalam audiensi tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan Suara.com, Tamsil menyatakan bahwa aspirasi mereka telah diterima dan dapat menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut.

Ia juga menyebut kemungkinan melakukan kajian melalui diskusi dan focus group discussion (FGD) dengan melibatkan para ahli.

FGD merupakan forum diskusi yang dapat digunakan untuk menghimpun pandangan, menguji argumentasi, dan memperdalam pemahaman terhadap suatu persoalan. Dalam konteks hukum tata negara, forum semacam itu dapat membantu lembaga memperoleh perspektif dari akademisi, praktisi hukum, maupun pihak yang memahami mekanisme konstitusional.

Meski demikian, rencana kajian atau diskusi tidak sama dengan persetujuan terhadap substansi usulan. Penerimaan audiensi juga tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai dukungan resmi DPD RI terhadap pemakzulan Gibran.

Sikap kelembagaan baru dapat dinilai berdasarkan pernyataan resmi, keputusan, atau langkah konkret yang diambil sesuai dengan prosedur internal dan kewenangan DPD.

Karena itu, perkembangan setelah audiensi menjadi penting untuk diperhatikan. Publik perlu mengetahui apakah usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut, bagaimana hasil kajian para ahli, serta apakah terdapat langkah kelembagaan yang secara resmi diumumkan.

Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Menurut Konstitusi?

Pembahasan mengenai usulan pemakzulan Gibran tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pelanggaran hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 7B UUD 1945 kemudian mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar usulan pemberhentian. Pendapat tersebut harus diproses sesuai dengan persyaratan konstitusional, termasuk melalui pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku. MPR selanjutnya mengambil keputusan melalui sidang dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan konstitusi.

Rangkaian prosedur tersebut menunjukkan bahwa pemakzulan bukan tindakan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan politik atau pernyataan sejumlah tokoh. Ada tahapan kelembagaan, pembuktian, dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi.

Dalam konteks usulan yang dibawa Denny dan Refly, persoalan penting yang harus dijawab adalah apakah argumentasi hukum yang mereka ajukan memenuhi dasar konstitusional untuk memulai mekanisme pemberhentian wakil presiden. Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap putusan MK yang menjadi rujukan, ketentuan konstitusi, serta fakta hukum yang relevan.

Perlu Membedakan Usulan Politik dan Proses Hukum Resmi

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa isu pemakzulan Gibran tidak hanya menjadi bahan perdebatan di ruang publik, tetapi juga mulai dibawa ke dalam audiensi dengan pimpinan lembaga negara.

Namun, dalam membaca perkembangan tersebut, masyarakat perlu membedakan antara usulan yang disampaikan tokoh, kajian yang dilakukan lembaga, dan proses hukum resmi yang telah memenuhi persyaratan.

Pernyataan bahwa DPD diminta mengambil inisiatif tidak berarti DPD telah memutuskan untuk memulai pemakzulan. Demikian pula, penyebutan kemungkinan sengketa kewenangan lembaga negara tidak berarti sengketa tersebut telah didaftarkan atau diterima oleh MK.

Perbedaan ini penting untuk menjaga agar informasi mengenai isu ketatanegaraan tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui fakta yang tersedia.

Dalam negara hukum, kritik terhadap pejabat publik dan pengajuan pendapat hukum merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Akan tetapi, setiap upaya untuk mengubah kedudukan seorang pejabat melalui mekanisme konstitusional harus mengikuti prosedur yang berlaku dan didukung argumentasi hukum yang dapat diuji.

Pada saat yang sama, lembaga negara yang menerima aspirasi publik memiliki ruang untuk mempelajari persoalan tersebut sesuai dengan mandatnya. Hasil kajian, jika dilakukan, dapat membantu memperjelas batas kewenangan serta pilihan langkah yang secara hukum tersedia.

Menunggu Perkembangan Sikap Resmi DPD RI

Setelah audiensi pada 13 Oktober 2026, perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut yang mungkin dilakukan DPD RI. Publik akan menunggu apakah gagasan yang disampaikan Denny Indrayana dan Refly Harun akan dibahas dalam forum resmi, dikaji bersama para ahli, atau ditanggapi melalui mekanisme kelembagaan lainnya.

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bagian penting untuk mengetahui sejauh mana usulan itu dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret.

Selain itu, perkembangan dari DPR dan kemungkinan proses hukum lain juga perlu dipantau untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Setiap langkah harus dinilai berdasarkan kewenangan lembaga terkait, ketentuan UUD 1945, dan aturan hukum yang berlaku.

Untuk saat ini, informasi utama dari pertemuan tersebut adalah adanya dorongan dari Denny dan Refly agar DPD RI mempertimbangkan peran yang lebih aktif dalam menindaklanjuti persoalan hukum yang mereka kaitkan dengan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Usulan agar DPD tidak hanya menunggu DPR menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi. Namun, apakah gagasan itu dapat dilaksanakan, bagaimana bentuk langkahnya, dan apakah memiliki dasar hukum yang memadai masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Dengan demikian, pertemuan tersebut menjadi bagian dari dinamika perdebatan hukum dan politik mengenai mekanisme pertanggungjawaban pejabat negara. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian, sikap resmi lembaga yang berwenang, serta penerapan prosedur konstitusional yang berlaku di Indonesia.

Catatan: Artikel ini membahas usulan dan perkembangan audiensi berdasarkan informasi yang tersedia. Artikel ini tidak menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah terbukti melakukan pelanggaran yang menjadi dasar pemakzulan, ataupun bahwa DPD RI telah menyetujui proses pemakzulan tersebut.

```

Lokasi:

Berbagi :