Sherly Tjoanda Mengadu ke DPR, Soroti Janji Kementerian yang Tak Kunjung Terealisasi Selama Setahun

JAKARTA — Polemik hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan datang dari pengakuan seorang kepala daerah, Sherly Tjoanda, yang secara terbuka menyampaikan keluhannya kepada DPR RI terkait janji kementerian yang dinilai tidak kunjung direalisasikan selama kurang lebih satu tahun.

Dalam forum resmi bersama DPR, Sherly mengungkapkan bahwa pihaknya merasa “di-PHP” oleh kementerian yang dipimpin Nusron Wahid. Istilah tersebut, yang populer di kalangan masyarakat sebagai “pemberi harapan palsu”, digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana komitmen yang sebelumnya telah disampaikan tidak diikuti dengan tindakan nyata atau keputusan konkret.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik dan menjadi bahan pembahasan luas, terutama karena disampaikan dalam forum resmi kenegaraan. Hal ini sekaligus mencerminkan adanya persoalan serius dalam koordinasi antara pusat dan daerah, khususnya terkait proses pengambilan kebijakan dan implementasi program strategis.

Janji yang Tak Kunjung Tuntas

Sherly menjelaskan bahwa persoalan bermula dari adanya komitmen kementerian terkait suatu kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanahan. Kementerian tersebut, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), disebut telah memberikan sinyal positif terhadap usulan atau kebutuhan dari pemerintah daerah.

Namun, seiring berjalannya waktu, komitmen tersebut tidak kunjung diwujudkan dalam bentuk keputusan resmi. Proses yang diharapkan berjalan cepat justru berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas.

“Kami sudah menunggu hampir satu tahun, tetapi belum ada kejelasan. Ini tentu sangat menghambat,” ujar Sherly dalam keterangannya di hadapan anggota DPR.

Menurutnya, ketidakpastian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi jalannya program pembangunan di daerah. Sejumlah rencana yang telah disusun harus tertunda karena belum adanya keputusan final dari pemerintah pusat.

Dampak pada Investasi dan Pembangunan

Lebih jauh, Sherly menegaskan bahwa keterlambatan tersebut berdampak langsung pada iklim investasi. Dalam banyak kasus, kepastian regulasi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor sebelum menanamkan modalnya.

Ketika proses perizinan atau keputusan strategis tertunda, maka potensi investasi pun ikut terhambat. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan investor terhadap daerah yang bersangkutan.

“Investor membutuhkan kepastian. Kalau prosesnya tidak jelas, mereka tentu akan berpikir ulang,” kata Sherly.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sering kali berada dalam posisi sulit karena harus menjelaskan situasi tersebut kepada para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Di satu sisi, daerah telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan, namun di sisi lain, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

DPR Diminta Turun Tangan

Dalam kesempatan tersebut, Sherly secara langsung meminta DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kementerian terkait. Ia berharap DPR dapat membantu mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut.

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk kementerian. Melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun bentuk pengawasan lainnya, DPR dapat meminta penjelasan serta mendesak kementerian agar segera mengambil langkah konkret.

Sejumlah anggota DPR yang hadir dalam forum tersebut disebut memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan. Mereka menilai bahwa persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan.

Gambaran Masalah Klasik Birokrasi

Kasus yang diungkap Sherly dinilai mencerminkan masalah klasik dalam birokrasi Indonesia, yakni lambannya proses pengambilan keputusan dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Dalam banyak kasus, kebijakan yang telah direncanakan sering kali terhambat di tingkat implementasi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari prosedur administrasi yang kompleks hingga kurangnya sinkronisasi antar instansi.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan mendasar terkait efisiensi dan akuntabilitas.

“Kasus seperti ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara komitmen dan implementasi di lapangan,” ujar seorang analis kebijakan publik.

Harapan Perbaikan ke Depan

Sherly berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, jika memang terdapat kendala atau perubahan kebijakan, hal tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka agar daerah dapat menyesuaikan langkahnya. Sebaliknya, jika komitmen telah diberikan, maka perlu ada konsistensi dalam pelaksanaannya.

“Kami hanya membutuhkan kepastian. Kalau memang bisa, jalankan. Kalau tidak, sampaikan dengan jelas,” tegasnya.

Ia juga berharap agar pemerintah pusat dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan program strategis dan investasi. Dengan demikian, daerah dapat bergerak lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan.

Sorotan Publik dan Transparansi

Pernyataan Sherly yang menggunakan istilah “di-PHP” dalam forum resmi turut menjadi perhatian publik. Di satu sisi, hal tersebut dianggap sebagai bentuk keberanian untuk menyuarakan persoalan secara terbuka. Namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan tingkat kekecewaan yang dirasakan oleh pemerintah daerah.

Transparansi dalam proses kebijakan menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih harmonis.

Penutup

Kasus yang diungkap oleh Sherly Tjoanda menjadi pengingat bahwa tantangan dalam birokrasi Indonesia masih cukup besar. Koordinasi yang efektif, kepastian kebijakan, serta komitmen dalam implementasi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Peran DPR sebagai lembaga pengawas diharapkan dapat membantu menjembatani persoalan ini, sekaligus mendorong kementerian terkait untuk bekerja lebih responsif dan akuntabel.

Ke depan, publik akan menanti langkah konkret dari pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan ini. Apakah akan ada percepatan penyelesaian, atau justru menjadi catatan panjang dalam daftar persoalan birokrasi yang belum terselesaikan.

Lokasi:

Berbagi :