Petani Lansia Jadi Tersangka Karhutla di Jambi, Mengaku Hanya Diminta Bersihkan Lahan

JAMBI — Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan setelah seorang petani lansia berusia 63 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran di wilayah konsesi lahan di Provinsi Jambi. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas persoalan karhutla di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Kronologi Kejadian

Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, pada awal September 2026. Api dilaporkan muncul di area lahan yang termasuk dalam wilayah konsesi perusahaan dan dengan cepat meluas akibat kondisi cuaca kering.

Petugas yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Namun, luasnya area dan kondisi lahan yang mudah terbakar membuat proses pemadaman tidak berjalan mudah. Dari hasil penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi kuat bahwa kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia.

Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada seorang pria berinisial DF yang diduga melakukan pembakaran sebagai bagian dari aktivitas membuka atau membersihkan lahan.

Pengakuan Tersangka

Dalam pemeriksaan, DF membantah bahwa dirinya sengaja membakar hutan. Ia mengaku hanya menjalankan pekerjaan membersihkan lahan atas permintaan pihak lain. Menurut keterangannya, ia menerima upah sekitar Rp10 juta untuk pekerjaan tersebut.

DF juga mengaku tidak mengetahui bahwa lahan yang dibersihkannya merupakan kawasan hutan atau wilayah yang memiliki perlindungan khusus. Ia menyebut hanya mengikuti instruksi tanpa memahami risiko hukum maupun dampak lingkungan dari tindakannya.

Pengakuan ini mencerminkan fenomena yang kerap terjadi dalam kasus karhutla, di mana pelaku di lapangan sering kali memiliki pemahaman terbatas mengenai status lahan dan konsekuensi dari aktivitas pembakaran.

Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Dalam pengembangan kasus, aparat juga menetapkan seorang pria lain berinisial AK (65 tahun) sebagai tersangka. AK diduga berperan sebagai pihak yang memberikan perintah kepada DF sekaligus menyediakan imbalan atas pekerjaan tersebut.

Keterlibatan AK memperkuat dugaan bahwa pembakaran dilakukan secara terencana sebagai bagian dari upaya pembukaan lahan untuk kepentingan tertentu, seperti pertanian atau perkebunan.

Pola seperti ini bukan hal baru dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelaku yang tertangkap adalah pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi aktor utama sering kali lebih sulit diungkap.

Ancaman Hukum

Kasus ini kini ditangani oleh aparat penegak hukum dan termasuk dalam kategori pelanggaran serius. Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku.

Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara serta denda dalam jumlah besar. Jika kebakaran terjadi di area konsesi, potensi kerugian yang ditimbulkan menjadi lebih besar karena melibatkan kepentingan perusahaan dan kerusakan lingkungan yang luas.

Penegakan hukum terhadap karhutla menjadi penting mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan di lokasi kejadian, tetapi juga dapat meluas hingga ke wilayah lain melalui penyebaran asap.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat besar. Dari sisi lingkungan, karhutla menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi karbon yang memperparah perubahan iklim.

Selain itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sering meningkat selama periode karhutla, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Dari sisi ekonomi, kebakaran hutan juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk transportasi dan pendidikan. Aktivitas masyarakat dapat terganggu akibat menurunnya kualitas udara dan terbatasnya jarak pandang.

Kondisi Jambi yang Rentan Karhutla

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar menjadi salah satu faktor utama yang memperparah risiko kebakaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian karhutla di Jambi kerap berulang dan menjadi perhatian pemerintah. Upaya pemadaman sering kali menghadapi tantangan besar, mulai dari luasnya wilayah hingga keterbatasan akses di lokasi kebakaran.

Kompleksitas Persoalan

Kasus yang melibatkan DF dan AK menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak bisa dipandang secara sederhana. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama bagi masyarakat untuk menerima pekerjaan membuka lahan, meskipun berisiko tinggi.

Di sisi lain, adanya dugaan keterlibatan pihak yang lebih besar menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih menyeluruh. Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga memberikan perintah harus dimintai pertanggungjawaban.

Para pengamat menilai bahwa pendekatan hukum perlu diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak pembakaran lahan. Tanpa pemahaman yang memadai, praktik serupa berpotensi terus terjadi.

Upaya Pencegahan

Pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, seperti patroli rutin, pemantauan titik panas melalui teknologi satelit, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Perusahaan pemegang konsesi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayahnya dari kebakaran. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah aktivitas pembakaran ilegal di area konsesi.

Namun demikian, upaya pencegahan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk faktor cuaca dan keterbatasan sumber daya di lapangan.

Respons Publik

Penetapan seorang petani lansia sebagai tersangka memunculkan beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah tegas aparat dalam menindak pelaku karhutla, mengingat dampak besar yang ditimbulkan.

Namun, ada pula yang menyoroti sisi kemanusiaan dalam kasus ini. Mereka mempertanyakan apakah pelaku benar-benar memahami konsekuensi dari tindakannya serta sejauh mana peran pihak lain dalam kasus tersebut.

Penutup

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi, pengawasan, dan perbaikan tata kelola lahan.

Tanpa langkah yang terintegrasi, risiko terulangnya kasus serupa akan tetap ada, dengan dampak yang terus mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Lokasi:

Berbagi :