Karier Abdullah Assagaf di Lingkaran Kekuasaan Maluku Utara Berakhir di Meja Hijau, Terseret Kasus Dugaan Korupsi Rp2,9 Miliar

JAKARTA – Nama Abdullah Assagaf mendadak menjadi sorotan publik setelah aparat penegak hukum menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Kasus ini tidak hanya menyeret seorang pejabat daerah, tetapi juga membuka kembali diskursus panjang soal integritas birokrasi dan praktik pengelolaan proyek pemerintah di tingkat daerah.

Penetapan status tersangka terhadap Abdullah Assagaf dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Ia diduga terlibat dalam penyimpangan proyek pembangunan TPI Goto yang bersumber dari anggaran pemerintah dengan nilai mencapai Rp2,9 miliar.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena Abdullah bukan sosok biasa dalam struktur pemerintahan daerah. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek yang kini bermasalah tersebut. Posisi ini memberinya kewenangan besar dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

Awal Mula Kasus

Perkara dugaan korupsi ini bermula dari proyek pembangunan fasilitas TPI Goto pada tahun anggaran 2021. Proyek tersebut dirancang untuk meningkatkan sektor perikanan dan memperkuat distribusi hasil tangkapan nelayan di wilayah Tidore Kepulauan.

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satu temuan utama adalah adanya dugaan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain melalui skema yang dikenal sebagai “pinjam bendera”. Praktik ini sering terjadi dalam proyek pemerintah, di mana perusahaan pemenang tender tidak mengerjakan proyek secara langsung.

Selain itu, proyek yang secara fisik belum rampung sepenuhnya—dengan progres dilaporkan sekitar 46 persen—diduga tetap dinyatakan selesai 100 persen dalam dokumen administrasi. Hal ini memungkinkan pencairan anggaran secara penuh meskipun pekerjaan belum sesuai dengan realisasi di lapangan.

Dugaan Rekayasa Dokumen

Penyidik juga menemukan indikasi adanya rekayasa dokumen administratif. Berita acara serah terima pekerjaan disebut tetap diterbitkan tanpa melalui proses verifikasi fisik yang semestinya dilakukan.

Selain itu, terdapat dugaan pemalsuan dokumen berupa penggunaan akta kuasa notaris yang keabsahannya diragukan. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa penyimpangan tidak hanya terjadi pada aspek teknis proyek, tetapi juga pada sisi legalitas.

Masalah lain yang mencuat adalah kualitas konstruksi bangunan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, mutu beton yang digunakan dalam proyek tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya potensi pengurangan kualitas material yang berdampak pada keamanan bangunan.

Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Kerugian ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari kekurangan volume pekerjaan hingga ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

Temuan ini menjadi dasar kuat bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka dalam kasus ini.

Penahanan dan Proses Hukum

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Abdullah Assagaf langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan ini dilakukan guna mencegah potensi penghilangan barang bukti serta memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman yang dihadapi tidak ringan, mengingat nilai proyek dan dampak kerugian negara yang ditimbulkan.

Mundur dari Jabatan

Seiring dengan proses hukum yang berjalan, Abdullah Assagaf diketahui telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai staf ahli gubernur. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus menjaga independensi proses hukum.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa proses administrasi terkait pengunduran diri tersebut akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Respons Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Pihak pemerintah menyatakan bahwa setiap pejabat harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa jabatan tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum. Pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sorotan Publik

Keterlibatan Abdullah Assagaf menjadi sorotan karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan di Maluku Utara. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga kasus ini memunculkan kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan.

Pengamat menilai bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan kerap menjadi faktor yang dapat melemahkan sistem pengawasan internal, terutama dalam proyek-proyek bernilai besar.

Masalah Sistemik

Kasus ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam tata kelola proyek pemerintah di daerah. Praktik seperti manipulasi dokumen, pengurangan kualitas proyek, dan pinjam bendera merupakan modus yang kerap ditemukan dalam berbagai kasus korupsi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Harapan Publik

Publik kini menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Tidak hanya berhenti pada satu tersangka, tetapi juga mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperbaiki tata kelola pemerintahan di masa depan.

Penutup

Kasus yang menjerat Abdullah Assagaf menjadi pengingat bahwa integritas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Di tengah upaya pembangunan daerah, praktik korupsi justru menjadi penghambat utama yang merugikan masyarakat luas.

Dengan proses hukum yang masih berjalan, publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Apakah akan mengungkap jaringan yang lebih luas atau berhenti pada individu tertentu, menjadi pertanyaan yang masih terbuka.

Yang jelas, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat adalah kunci utama dalam mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan.

Lokasi:

Berbagi :