Kalapas Cibinong Dituding Bohong soal Foto Koruptor, DPR Soroti Kejanggalan Fasilitas Mewah

JAKARTA – Polemik dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong kembali menjadi sorotan publik. Kepala Lapas (Kalapas) Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dituding memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta terkait temuan sejumlah barang, termasuk foto narapidana kasus korupsi Jimmy Masrin, di area rumah dinas petugas.

Kasus ini mencuat setelah Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Cibinong dan menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak wajar berada di lingkungan lapas. Temuan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari DPR RI yang mempertanyakan integritas pengelolaan lapas serta transparansi pihak pengelola.

Temuan Fasilitas Mewah di Lapas

Dalam sidak yang dilakukan Ombudsman, ditemukan sejumlah barang yang mengindikasikan adanya fasilitas mewah di dalam area lapas. Barang-barang tersebut meliputi sofa, pendingin ruangan (AC), kulkas, hingga bingkai foto yang disebut-sebut milik narapidana kasus korupsi, Jimmy Masrin.

Keberadaan barang-barang tersebut menimbulkan pertanyaan besar, mengingat lapas seharusnya memiliki standar fasilitas yang terbatas dan diawasi ketat oleh negara. Temuan ini pun menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu.

Namun, kejanggalan muncul ketika Menteri terkait melakukan pengecekan lanjutan. Barang-barang yang sebelumnya ditemukan oleh Ombudsman dilaporkan sudah tidak berada di lokasi. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya upaya penghilangan barang untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut.

Pengakuan Kalapas

Menanggapi hal tersebut, Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui bahwa dirinya memerintahkan pemindahan barang-barang tersebut. Ia berdalih bahwa barang tersebut bukan merupakan aset negara, sehingga tidak seharusnya berada di dalam lingkungan lapas.

“Barang tersebut bukan milik negara, sehingga kami pindahkan,” ujar Wisnu dalam keterangannya.

Meski demikian, pengakuan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Banyak pihak menilai bahwa pemindahan barang setelah adanya sidak menunjukkan adanya upaya untuk menutupi kondisi sebenarnya.

DPR: Ada Dugaan Kebohongan

Anggota DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mengkritik tindakan Kalapas. Ia menilai bahwa terdapat kejanggalan dalam penjelasan yang disampaikan, terutama terkait waktu pemindahan barang.

Menurut Yanuar, jika memang barang tersebut tidak seharusnya berada di lapas, maka seharusnya sudah sejak lama dipindahkan, bukan setelah adanya temuan dari Ombudsman.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kejujuran. Jika barang dipindahkan setelah sidak, maka publik berhak mempertanyakan apakah ada yang disembunyikan,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut bahwa tindakan tersebut berpotensi menyesatkan publik dan pejabat yang melakukan pengawasan.

Kontroversi Foto Jimmy Masrin

Salah satu poin yang paling menjadi perhatian adalah keberadaan foto narapidana korupsi Jimmy Masrin di area rumah dinas. DPR mempertanyakan bagaimana mungkin foto seorang narapidana bisa berada di lingkungan yang seharusnya steril dari atribut pribadi warga binaan.

Menanggapi hal ini, Kalapas menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan hasil razia dari blok hunian narapidana dan kemudian diamankan di rumah dinas.

Namun, penjelasan ini tidak sepenuhnya diterima oleh DPR. Yanuar menilai bahwa alasan tersebut tidak masuk akal dan menimbulkan dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu.

“Kalau itu hasil razia, mengapa disimpan di rumah dinas? Seharusnya ada prosedur penyimpanan yang jelas,” ujarnya.

Minimnya Pengawasan CCTV

Selain soal fasilitas dan foto narapidana, DPR juga menyoroti minimnya sistem pengawasan di lingkungan rumah dinas. Terungkap bahwa tidak terdapat kamera pengawas (CCTV) di area tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Padahal, Wisnu Hani Putranto diketahui telah menjabat sebagai Kalapas selama sekitar tiga tahun. Tidak adanya CCTV dinilai sebagai kelalaian serius dalam sistem pengawasan.

“Ini sangat janggal. Area penting seperti rumah dinas seharusnya diawasi dengan CCTV untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” kata Yanuar.

Absennya CCTV juga menyulitkan proses verifikasi terhadap klaim yang disampaikan oleh pihak lapas, termasuk terkait keberadaan dan pemindahan barang-barang yang menjadi sorotan.

Desakan Transparansi dan Investigasi

Kasus ini memicu desakan dari berbagai pihak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan Lapas Cibinong. DPR meminta agar Kementerian terkait tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi juga melakukan audit mendalam.

Selain itu, Ombudsman diharapkan terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

Pengamat hukum dan kebijakan publik juga menilai bahwa kasus ini mencerminkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan lapas di Indonesia. Praktik pemberian fasilitas khusus kepada narapidana tertentu disebut bukan hal baru, namun jarang terungkap secara terbuka.

Cerminan Masalah Sistemik

Polemik di Lapas Cibinong dinilai sebagai puncak dari persoalan yang lebih luas dalam sistem pemasyarakatan. Kelemahan pengawasan, kurangnya transparansi, serta potensi penyalahgunaan wewenang menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya reformasi di sektor pemasyarakatan, termasuk peningkatan standar pengawasan dan akuntabilitas pejabat lapas.

Beberapa pihak mendorong agar dilakukan digitalisasi sistem pengawasan, termasuk pemasangan CCTV di seluruh area strategis serta penerapan sistem pelaporan yang transparan.

Penutup

Kasus dugaan kebohongan Kalapas Cibinong terkait temuan fasilitas mewah dan foto narapidana korupsi telah menjadi perhatian nasional. DPR menilai adanya kejanggalan yang tidak bisa diabaikan, sementara publik menunggu kejelasan dan transparansi dari pihak terkait.

Ke depan, langkah tegas dan investigasi menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada narapidana tertentu.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan yang lemah dapat membuka celah bagi pelanggaran, dan transparansi adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Lokasi:

Berbagi :