Baru Enam Hari Dilantik, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kasus Korupsi Nikel

Jakarta – Publik dikejutkan oleh penetapan tersangka terhadap Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung. Penetapan tersebut dilakukan pada Kamis, 16 April 2026, hanya enam hari setelah Hery resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 April 2026.

Kasus yang menjerat Hery berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang berlangsung dalam kurun waktu 2013 hingga 2025. Kejaksaan menyebut bahwa proses penyidikan telah dilakukan secara intensif sebelum akhirnya menetapkan Hery sebagai tersangka.

Penetapan ini sontak memicu perhatian luas publik, mengingat posisi Hery sebagai pejabat tinggi negara yang baru saja dilantik untuk memimpin lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Proses Penetapan Tersangka

Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa penetapan Hery Susanto sebagai tersangka bukan keputusan yang diambil secara mendadak. Proses tersebut merupakan hasil dari rangkaian panjang penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya.

Penyidik diketahui telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai alat bukti yang dianggap cukup untuk meningkatkan status hukum Hery dari saksi menjadi tersangka.

Kasus ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, yang selama ini menjadi wilayah strategis dalam industri tambang nasional.

Diduga Terjadi Saat Menjabat Anggota Ombudsman

Salah satu poin penting dalam kasus ini adalah waktu terjadinya dugaan pelanggaran. Kejaksaan menegaskan bahwa tindakan yang disangkakan kepada Hery Susanto diduga terjadi saat ia masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

Dengan demikian, perkara ini tidak berkaitan langsung dengan jabatannya sebagai Ketua Ombudsman yang baru saja diemban. Namun, waktu penetapan tersangka yang hanya berselang beberapa hari setelah pelantikan menjadi sorotan tajam masyarakat.

Sorotan Publik dan Proses Seleksi

Penetapan tersangka terhadap Hery memunculkan berbagai pertanyaan terkait mekanisme seleksi pejabat negara. Banyak pihak mempertanyakan apakah proses uji kelayakan dan kepatutan telah dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam aspek integritas dan rekam jejak hukum.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kredibilitas pimpinan lembaga menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya Ombudsman. Sebagai lembaga yang bertugas menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi, Ombudsman dituntut memiliki integritas tinggi.

Dengan adanya kasus ini, publik dikhawatirkan menjadi lebih skeptis terhadap kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Tata Kelola Tambang Nikel dalam Sorotan

Kasus dugaan korupsi ini kembali membuka perhatian terhadap tata kelola pertambangan nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Nikel merupakan komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian penting dalam industri global.

Namun, sektor ini juga kerap menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perizinan hingga pengawasan yang rawan penyimpangan. Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktik korupsi.

Langkah Hukum Selanjutnya

Kejaksaan Agung diperkirakan akan melanjutkan proses hukum dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Hery Susanto. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara ini.

Penyidik disebut masih mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Pemerintah Diminta Evaluasi

Berbagai pihak mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan pejabat publik. Evaluasi ini mencakup penguatan verifikasi rekam jejak, peningkatan transparansi, serta koordinasi antar lembaga.

Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

Penutup

Penetapan Hery Susanto sebagai tersangka hanya beberapa hari setelah pelantikannya menjadi peristiwa yang mengejutkan. Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan korupsi di sektor pertambangan nikel, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya integritas dalam jabatan publik.

Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang berjalan, sekaligus berharap adanya perbaikan sistem guna menjaga kepercayaan terhadap lembaga negara.

Lokasi:

Berbagi :